ROKAN HILIR ( bidikonline ) - Terkait banyak sekali laporan yang diterima Bupati Rokan Hilir ( Rohil ) Afrizal Sintong SIP, baik itu melalui messenger media sosial maupun langsung ke WhatsApp pribadinya, mengenai  penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),  Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP angkat bicara.

Aduan itu diantaranya data yang terima oleh Badan Kepegawaian Nasional yang telah didaftarkan dari BKD Rohil banyak yang tidak lulus.

"Selain itu banyak tenaga eks honorer yang telah dirumahkan dan sudah bekerja puluhan tahun berharap agar mereka bisa ikut P3K," kata Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP, Kamis (13/10/2022 ).

Lanjutnya, sehubungan dengan telah dilaksanakan proses pendataan tenaga Non ASN sesuai dengan surat Menpan RB Juli 2022, maka dari Bupati Rohil bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rohil dan perwakilan beberapa forum honorer dari berbagai OPD, sore kemarin. Tepatnya pada Rabu (12/10/2022) menggelar rapat bersama.

"Dalam rapat itu kami mengupayakan untuk mencari relugasinya agar seluruh honorer yang ada maupun eks honorer supaya ini semua bisa dimasukkan dalam pendataan Non ASN," terang Afrizal Sintong.

Bupati mengatakan, banyaknya yang tidak lulus dalam data non ASN di pusat itu karena tidak sesuai dengan aturan Menpan RB, seperti tenaga CS, security, supir, pramusaji dan beberapa lainnya tidak sesuai dengan relugasi pusat.

"Kami Pemkab Rohil akan berupaya melalui BKD akan meminta, agar diberikan kelonggaran oleh BKN mengenai regulasi nya dan mengupayakan agar yang belum terdaftar bisa input secara manual oleh BKN," tutup Afrizal Sintong.(rsC)