PEKANBARU (bidikonline) - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun sepertinya masih belum memprioritaskan kelanjutan pembangunan perkantoran Tenayan Raya. Pada APBD Perubahan 2022, Perkantoran Tenayan Raya bukan menjadi salah satu prioritas Sekretaris DPRD Riau tersebut.

"Saya belum bahas ke sana. Tapi yang pasti setahun ini program saya adalah yang sudah saya janjikan ke masyarakat, tentu saya akan tuntaskan itu dulu," ujar Muflihun kepada CAKAPLAH.com, baru-baru ini.

Ia mengatakan pada APBD Perubahan, dirinya memprioritaskan pemenuhan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN), Honor RTRW dan Honor tenaga kesehatan (nakes).

Karena dirinya dipercaya menjadi Pj Wako Pekanbaru di pertengahan tahun anggaran, maka prioritas awal yang sudah ditetapkan akan diutamakan.

"Saya akan komitmen dulu apa prioritas saya. Itu kita dorong dulu di APBD sesuai mekanisme yang ada," imbuhnya.

Saat dilantik oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar akhir Mei lalu, Muflihun diberi tugas membereskan beberapa masalah yang saat ini terjadi di Pekanbaru. Tiga yang utama adalah, membereskan masalah sampah, banjir dan jalan rusak.

Di luar itu, Gubri juga meminta agar tukin ASN, Honor RTRW dan Honor nakes dibayar penuh 12 bulan.

"Yang jelas sampah itu, janji saya sama masyarakat honor RT RW 12 bukan, tukin ASN 12 bulan. Juga posyandu, BKMT, dana nakes, itu kemarin ada hambatan kita coba lancarkan," Cakapnya.

Disinggung mengenai tunda bayar kegiatan dari tahun 2021 yang angkanya sekitar Rp100 miliar lebih, Muflihun mengatakan hal tersebut memang sudah dilaporkan kepada dirinya.

"Sudah dilaporkan ke saya. Dari audit BPK kemarin juga. Masih kami pelajari caranya bagaimana. Tapi kalau sekaligus selesai itu tidak bisa. Bohong saya kalau saya bilang sekaligus itu selesai. Kalau bisa dicicil," pungkasnya.(ckp)