ROKAN HILIR (Bidikonline.com) - Presiden Joko Widodo melaunching replanting sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Rabu (9/5/2018) di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagansinembah, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.
Pemerintahan Jokowi melalui program PSR ini memberikan jatah kepada Provinsi Riau seluas 25.423 hektar pada 2018. Luasan itu tersebar di delapan kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.
Selain itu Presiden Jokowi juga sekaligus menyerahkan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) secara simbolis kepada 100 warga di Kabupaten Rohil
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan PSR di Provinsi Riau sudah sangat mendesak. Sebab, total luas lahan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau yang mencapai 1,58 juta hektar pada umumnya merupakan kebun tua.
Menurutnya kebun sawit itu ditanam pada sekitar tahun 1980-an melalui Program Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans), sehingga produktivitas dan kualitasnya menjadi rendah.
"Sejak dua bulan lalu kami telah memulai proses ini dan telah menyalurkan dana bantuan dari badan pengelola perkebunan kelapa sawit kepada 1.356 KK dengan 2933 hektar," ujar Dharmin.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan seharusnya peremajaan ini sudah dilakukan sejak dulu. Sebab rata-rata kebun sawit di Riau usianya sudah ada yang capai 30 tahun. Sehingga jika dibandingkan sawit masyarakat dengan perusahaan itu terlihat jauh perbedaan hasilnya.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat melakukan permajaan sawit dengan menggunakan pemilihan bibit yang baik.
"Untuk meremajakan seperti ini target pemerintah diseliruh tanah air seluas 185 ribu hektar. Untuk Riau 25 ribu hektar," ungkap Jokowi.
Selain itu lanjut Jokowi, pemerintah juga memberikan dana bantuan dari Badan Pengelola Kelapa Sawit yang perhektarnya sebesar Rp25 juta per hektar untuk penumbangan bibit kelapa sawit hingga penanaman.
Usai ditanam, Jokowi juga mengarapkan bantuan sertifikat tanah dapat diselesaikan segera. Diminta kepada lurah maupun camat agar dapat membantu BPN menyelesaikan permasalahan ini.
"Ini sertifikat banyak sekali masyarakat belum pegang sudah nanam berpuluh tahun enggak ada sertifikat," sebutnya.
Untuk tahun ini Kabupaten Rokan Hilir mendapat jatah sertifikat sebanyak 15.000 surat. Diharapkannya program ini bisa segera dimulai dan diselesaikan. Dia berjanji akan terus mengecek program ini apakah benar benar berjalan atau hanya seremonial saja. (Advertorial)
