PEKANBARU (bidikonline) - Gubernur Riau, Syamsuar menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap pencapaian UHC Provinsi Riau dengan persentase mencapai 95,27 persen pada tanggal 1 Oktober 2023.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Dr Ghufron Mukti mengapresiasi komitmen Gubernur Syamsuar dan pemerintah daerah dalam upaya menyediakan perlindungan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebuah pencapaian luar biasa terlihat dalam kurun waktu dua tahun di mana Riau berhasil meningkatkan cakupan UHC dari 75,2 persen pada 31 Desember 2021 menjadi 95,27 persen pada 1 Oktober 2023.

"Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada gubernur riau, pimpinan daerah dan forkopimda di mana dalam lebih kurang dari 2 tahun terakhir perkembangan UHC di provinsi riau itu bertumbuh dengan sangat amat besar," kata Ghufron dilansir mcr, Senin (16/10/2023).

Sebelumnya, pada akhir tahun 2021, hanya satu kabupaten di Riau yang mencapai Universal Health Coverage. Namun, pada tanggal 1 Oktober 2023, sudah ada 10 kabupaten/kota di Riau yang berhasil mencapai UHC.

Ini merupakan hasil dari langkah dan upaya bersama Gubernur Syamsuar dan kepala daerah di Riau.

Gubernur Syamsuar memiliki komitmen yang tinggi dalam memastikan jaminan kesehatan bagi warganya, bahkan sejak menjabat sebagai Bupati Siak.

Sebagai contoh, Provinsi Riau berkontribusi dalam pembayaran iuran untuk 750.000 penduduk dengan 55 persen ditanggung Pemprov Riau dan 45 persen oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pandangannya, kesehatan adalah hak dasar bagi masyarakat. Kesehatan menjadi krusial, dan kebutuhan akan kesehatan sering kali baru dihargai ketika seseorang sakit.

Oleh karena itu, iuran kesehatan merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau.

BPJS Kesehatan saat ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang sakit, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat. Ini termasuk layanan skrining yang dapat membantu mendeteksi potensi masalah kesehatan.

Prof Ghufron Mukti menjelaskan, siapa pun yang berusia 15 tahun ke atas dapat mengisi formulir skrining dan mendapatkan rekomendasi untuk periksa lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang sesuai.

"Semua ini kami buat mudah, termasuk periksa dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP)," pungkasnya.(*)