PEKANBARU (bidikonline) - Jumlah desa se Provinsi Riau yaitu 1.591 Desa, diantaranya sebanyak 437 Desa dengan status blankspot (low signal) yang berada pada Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti.
Sedangkan 30 desa memerlukan pembangunan BTS (Base Tranceiver Station) dan Infrastruktur Jaringan pada Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti.
"Untuk itu kami berharap Kementerian Kominfo RI dapat membantu pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga dapat mendukung terciptanya desa digital," curhat Gubernur Riau Syamsuar saat mendampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Budi Arie Setia di Bengkalis, Kamis (25/8/23).
Orang nomor satu di Riau ini juga menjelaskan adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan Provinsi Riau untuk menciptakan desa digital di bidang infrastruktur digital yaitu, melakukan koordinasi dengan 12 Kabupaten/Kota terkait data daerah blankspot dan low signal, melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo sejak tahun 2019 sampai sekarang.
"Sampai saat ini 50 BTS yang sudah dibangun. Pada tahun ini kami berupaya mengusulkan pembangunan infrastruktur jaringan, terdapat 7 Kabupaten/Kota yang memberikan data usulan pembangunan Infrastruktur Jaringan melalui aplikasi Kementerian Kominfo RI (signal.kominfo.go.id)," katanya.
"Tujuh Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi," tambah Syamsuar.
Meskipun demikian, jelas Syamsuar, masih terdapat 5 Kabupaten/Kota yang belum termasuk dalam rencana pembangunan Infrastruktur Jaringan pada tahun ini, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau mohon dukungan kepada Kementerian Kominfo RI agar 5 Kabupaten tersebut dapat masuk ke dalam rencana pembangunan Infrastruktur Jaringan pada tahun ini," ujarnya.
Selain dukungan infrastruktur, kata mantan Bupati Siak ini, Pemerintah Provinsi Riau juga berharap agar Kementerian Kominfo RI dapat mendukung literasi digital terhadap aparatur dan masyarakat desa di Provinsi Riau.
"Karena arus informasi yang banyak memiliki tantangan tersendiri yaitu konten-konten negatif seperti berita hoaks, konten pornografi, judi online, isu SARA dan lainnya agar masyarakat dapat memfilter informasi yang diterima dan menjadi lebih paham teknologi," pungkas Gubernur Syamsuar.
Di sisi lain, kondisi geografis Provinsi Riau terletak pada posisi yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Provinsi Riau secara Geografis berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga. Berdasarkan letak geografis tersebut Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional.
Beberapa keuntungan yang diperoleh adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia dan Singapura serta berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.
"Letak geografis yang strategis ini sebagai salah satu pendukung yang menjadikan Provinsi Riau menempati peringkat lima nasional dalam realisasi investasi pada tahun 2022. Dengan adanya Desa Digital, maka potensi pariwisata dan UMKM akan lebih berkembang," tutupnya.**
