MALANG (Bidikonline) - Komisi V DPRD Provinsi Riau, melakukan kunjungan konsultasi ke Kantor Balai Besar Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa - Kemendagri, dalam rangka sharing informasi mengenai program atau kegiatan pemberdayaan desa dan terkait pengawasan DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Kamis (22/6/2023).

Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, serta Anggota Komisi V DRPD Provinsi Riau lainnya, dan turut hadir Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau Septina Primawati.

Rombongan DPRD Provinsi Riau diterima langsung oleh Kepala Balai Besar Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa - Kemendagri Moh. Zain Afif beserta staf.

Di awal pertemuan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari bertanya terkait tugas dan fungsi dari Balai Besar Bina Pemerintahan Desa ini serta tentang BUMDES.

Moh. Zain Afif menjelaskan secara singkat terkait tugas dan fungsi dari Balai Besar Bina Pemerintahan Desa.

"Tugas dan fungsi dari balai ini yaitu melakukan pelatihan untuk aparatur desa mulai dari Kades, Sekdes, BPD dan sebagainya untuk perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta evaluasi perkembangan desa," jelasnya.

"Terkait BUMDES itu sudah masuk ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedangkan disini berfokus kepada tugas dan fungsi dari pemerintahan desa saja," tambahnya.

Kemudian, Karmila juga menanyakan terkait keterlambatan gaji, tunjangan dan dana operasional yang dialami oleh kepala desa hingga 6 bulan lamanya.