Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis H. Bustami HY, sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik ...[read more] "> Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis H. Bustami HY, sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik " />
Selasa, 04 08 2020
Follow Us:
17:48 WIB - Miris,Satu Keluarga Masyarakat Desa Balefadorotuho di Keluarkan dari Kependudukan | 17:48 WIB - Warga Diingatkan Harus Jaga Jarak | 17:48 WIB - Gubri Syamsuar Sebut Swab Massal Solusi Putus Penyebaran Covid-19 | 17:48 WIB - Diskes Riau Dorong Pemkab Rohil Tingkatkan Tracing Kontak Pasien Covid-19 | 17:48 WIB - Fauzar Resmi Gantikan Said Syarifuddin Sebagai Penjabat Sekda Inhil | 17:48 WIB - Pemprov Riau Gelar Tes Swab Massal PNS dan THL
/ Bengkalis / Plh. Bupati Bengkalis Kantongi Izin Mendagri Teken Ranperda dan Perkada /
Plh. Bupati Bengkalis Kantongi Izin Mendagri Teken Ranperda dan Perkada
Jumat, 24 Juli 2020 - 07:48:40 WIB

BENGKALIS (Bidikonline.com ) - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis H. Bustami HY, sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia untuk menandatangani sejumlah kebijakan strategis demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bengkalis, Muhammad Fadhli menjelaskan, H. Bustami HY selaku Sekretaris Daerah (Sekda) telah menerima surat dari Kemendagri Nomor : 188.34/1822/OTDA, tanggal 31 Maret 2020, hal persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang ditegaskan kembali dengan surat dari Gubernur Riau Nomor: 120/PEM-OTDA/796, tanggal 1 April 2020, hal penegasan surat Mendagri Nomor: 188.34/1822/OTDA.

Surat dari Kemendagri ini, kata Fadhli, sekaligus menjawab pemberitaan di media yang menyebutkan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019, Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 dan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis terancam cacat hukum jika ditandatangani oleh Plh. Bupati Bengkalis.

"Sudah jelas dari surat Kemendagri tersebut bahwa Beliau (H. Bustami HY), diizinkan untuk menandatangani kebijakan strategis seperti beberapa Ranperda yang akan disahkan dalam waktu dekat ini. Jadi kewenangan dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tegas Muhammad Fadhli.

Kemudian, lanjutnya, dalam Surat Mendagri tersebut juga telah dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 91 Ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.

Masih dalam surat Kemendagri, juga ditegaskan bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis, maka secara prinsip Plh. Bupati Bengkalis disetujui untuk melakukan penandatanganan Ranperda dan Perkada, LKPJ, LPPD, dan kebijakan strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap berkoodinasi dengan Gubernur Riau sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Jadi, Pak Bustami selaku Plh. Bupati Bengkalis telah dapat melakukan penandatanganan dokumen-dokumen penting serta kebijakan strategis lainnya dan dalam pelaksanaannya, Plh. Bupati Bengkalis melaporkannya kepada Gubernur Riau,” pungkas Muhammad Fadhli.(rtc)


Berita Lainnya :
  • Miris,Satu Keluarga Masyarakat Desa Balefadorotuho di Keluarkan dari Kependudukan
  • Warga Diingatkan Harus Jaga Jarak
  • Gubri Syamsuar Sebut Swab Massal Solusi Putus Penyebaran Covid-19
  • Diskes Riau Dorong Pemkab Rohil Tingkatkan Tracing Kontak Pasien Covid-19
  • Fauzar Resmi Gantikan Said Syarifuddin Sebagai Penjabat Sekda Inhil
  • Pemprov Riau Gelar Tes Swab Massal PNS dan THL
  • Masyarakat Minta Polda Riau Seret Pelaku Karhutla di Merbau
  • Budi Yuwono: 9 orang Terkonfirmasi Positif Covid 19, 2 Orang Sembuh
  • Koramil 03/Siak, Polsek Kerinci Kanan dan Upika Siaga di Pos
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan