BENGKALIS (Bidinonline.com) - Puluhan mahasiswa mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Kabupaten Bengkalis (Ampibi) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk tidak merasionalisasikan anggaran bantuan pendidikan, kemudian meminta agar memprioritaskan anggaran bantuan pendidikan, serta  memenuhi kuota penerimaan bantuan pendidikan.

Demikian tuntutan yang disampaikan puluhan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (23/7/20).

Aksi mahasiswa ini buntut rasa kekecewaan dan protes adanya kebijakan Pemkab Bengkalis menghapus dana bantuan pendidikan tahun anggaran 2020 dengan dalih untuk penanganan pandemi covid-19, yang diposkan di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Bengkalis dan Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp6 miliar setahun.

Kebijakan merasionalisasi itu menurut mereka merupakan bentuk kedzoliman terhadap mahasiswa.

Setelah negosiasi akhirnya para mahasiswa ditemui oleh Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bengkalis (Assisten II), H. Heri Indra Putra didampingi Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Hambali, Sekretaris Dinas Pendidikan Agusfirdimalis dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

"Kita meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan terkait penghapusan biaya bantuan pendidikan tersebut dan kami juga meminta agar tidak dirasionalisasi anggaran itu. Jika tetap dilakukan merupakan bentuk kedzoliman kepada mahasiswa," ungkap Isnawi, seorang mahasiswa usai unjuk rasa.

Sementara itu, Assisten II, Heri Indra Putra menyampaikan bahwa rasionalisasi terhadap bantuan pendidikan itu karena adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020 meminta kepada pemerintah daerah untuk merasionalisasikan anggaran bagi hasil dari pusat sekitar 30 persen, terus surat keputusan bersama (SKB) dari Menteri dalam negeri memerintahkan semua daerah harus mengurangi belanja sekurang-kurangnya 50 persen.

"Bantuan pendidikan kepada mahasiswa sebagai bentuk kepedulian daerah terhadap bidang pendidikan, pada tahun 2020 anggaran yang terpangkas tersebut sebesar Rp6 miliar lebih diposkan di Kesra dan Dinas Pendidikan.

Usai gelar dialog berlangsung di depan kantor bupati dan disepakati akan melakukan pertemuan kembali. Setelah sepakat mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (rtc)