Presiden Joko Widodo secara resmi membubarkan 18 lembaga yang terdiri dari badan, komite dan tim kerja Pemerintah melalui Peraturan Presi...[read more] "> Presiden Joko Widodo secara resmi membubarkan 18 lembaga yang terdiri dari badan, komite dan tim kerja Pemerintah melalui Peraturan Presi" />
Senin, 03 08 2020
Follow Us:
Senin, 03 Agustus 2020 - 17:58 WIB
Gubri Tanam 2.020 Batang Bibit Mangrove dan Bakau di Dumai
Senin, 03 Agustus 2020 - 17:56 WIB
Peko Pekanbaru Potong 44 Hewan Kurban
Senin, 03 Agustus 2020 - 17:52 WIB
Riau Tambah 50 Kasus Positif Covid-19 Hari Ini
17:52 WIB - Pemkab Kampar Fasikutasi Mahasisswa UNRI KKN di Kampar | 17:52 WIB - Bupati Suyatno Berikan Apresiasi Kepada Dinas Lingkungan Hidup Rohil | 17:52 WIB - Gubri Tanam 2.020 Batang Bibit Mangrove dan Bakau di Dumai | 17:52 WIB - Peko Pekanbaru Potong 44 Hewan Kurban | 17:52 WIB - Riau Tambah 50 Kasus Positif Covid-19 Hari Ini | 17:52 WIB - Bersama Awak Media, Bupati Inhil Sembelih Tiga Ekor Kerbau
/ Nasional / Presiden Resmi Bubarkan 18 Lembaga Tim Kerja Pemerintah, Berikut Datanya /
Presiden Resmi Bubarkan 18 Lembaga Tim Kerja Pemerintah, Berikut Datanya
Selasa, 21 Juli 2020 - 23:10:00 WIB

JAKARTA (Bidikonline.com) - Presiden Joko Widodo secara resmi membubarkan 18 lembaga yang terdiri dari badan, komite dan tim kerja Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020, Senin (20/7/2020).

Pembubaran terhadap 18 lembaga Pemerintah yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (Keppres) itu, termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020.

Berikut daftar lembaga Pemerintah yang resmi dibubarkan itu:

1. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

3. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90/2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

4. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

5. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 37/2014 tentang Kornite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

6. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangaunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 /2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025.

7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017—2019 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017—2019.

8. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177/1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 53/2003 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 177/1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

9. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 80/2000 tentang Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan.

10. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industgri Ekstraktif.

11. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistern Mangrove.

12. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

13. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.

14. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16/2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization.

15. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;

16. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 24/2005 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor;

17. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 28/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

18. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 22/2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.(cakaplah)


Berita Lainnya :
  • Pemkab Kampar Fasikutasi Mahasisswa UNRI KKN di Kampar
  • Bupati Suyatno Berikan Apresiasi Kepada Dinas Lingkungan Hidup Rohil
  • Gubri Tanam 2.020 Batang Bibit Mangrove dan Bakau di Dumai
  • Peko Pekanbaru Potong 44 Hewan Kurban
  • Riau Tambah 50 Kasus Positif Covid-19 Hari Ini
  • Bersama Awak Media, Bupati Inhil Sembelih Tiga Ekor Kerbau
  • Petani, Bupati Siak dan Petani Semangka Panen Raya
  • Mas Bagus Santoso Sambangi Kantor PWI Bengkalis Nostalgia Disaat Menjadi Pewarta
  • Walikota Dumai Resmikan Masjid Al-Furqon dan Penyerahan Hewan Kurban
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan