DUMAI (Bidikonline.com) - Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah menyebutkan dalam waktu dekat Pemerintah Kota Dumai akan mengucurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19 khususnya dari segi perekonomian.
Dikatakannya, bantuan tersebut disalurkan sebelum Dumai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Menurut dia, untuk bantuan sosial ini, bersumber dari dua jaring pengamanan sosial, pertama, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi Riau, kedua dari Pemko Dumai sendiri melalui dana APBD tahun anggaran 2020.
Dijelaskannya untuk jaring pengaman sosial yang bersumber dari pusat diperuntukkan kepada 24.500 kepala keluarga (KK). Dengan data yang terinci di antaranya untuk program keluarga harapan (PKH) sebanyak 5.082 KK.
Kemudian bantuan pangan non tunai (BPNT) 4.123 KK dan bantuan langsung tunai (BLT) 14 871 KK.
"Untuk bantuan dari Kemsos sebesar Rp600 ribu per bulan yang langsung dikirim ke penerima baik melalui rekening maupun lewat pos,"ucap Zul AS sapaan akrab pria bermata bola biru ini memaparkan.
"Sedangkan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD kota kita, khusus untuk warga terdampak covid-19 sampai saat ini baru tercatat sekitar 15.643 jiwa,"ungkapnya lagi menambahkan.
Ditambahkannya lagi, jaring pengaman sosial yang beesumber dari APBD Kota Dumai dihimpun dari berbagai bidang seperti Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, lalu Bidang Perhubungan (ojek, becak, supir oplet)
Selanjutnya Bidang Perdagangan dan Pariwisata (pedagang kaki lima kuliner, pelaku usaha wisata, DKD/dewan kesenian daerah, pekerja ikatan seni).
Di Bidang Kesejahteraan Sosial (guru/tenaga pendidik swasta non PNS mubaligh, Majelis Dakwah Kota Dumai, Ikatan Da’i Indonesia Kota Dumai, Forum Pembela Islam Kota Dumai, Pendeta, Biksu, Imam, Gharim Masjid dan Mushalla, penyandang disabilitas, lansia terlantar, asimilasi lapas, penjaga kantin sekolah, pengasuh panti asuhan dan anggota panti).
Sedangkan di Bidang Jasa Tenaga Kerja (TKBM/tenaga kerja bongkar muat, Palang Merah Indonesia, pekerja harian lepas atau serabutan).
Terakhir Bidang Perikanan terdiri dari kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
"Bantuan yang bersumber dari APBD masih ditampung, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kota Dumai. Mungkin saja, bertambah dari 15.643 jiwa hingga ke angka 20 ribu jiwa,"sebutnya lagi.
Secara keseluruhan Pemerintah Kota Dumai menyiapkan anggaran untuk bantuan masyarakat terdampak Covid-19 untuk tiga bulan kedepan.
Pihaknya menyiapkan untuk satu bulan anggaran dana sekitar Rp12 miliar, jadi untuk tiga bulannya, anggaran jaring pengaman sosial kita sebesar Rp36 miliar.
"Dana ini merupakan dana Rp100 miliar yang telah kita siapkan untuk menghadapi Pandemi Covid-19,"terangnya.
Disampaikannya, bagi warga yang belum terdata namun cukup merasakan dampak dari Corona ini segera melapor kepada petugas yang ada baik di Dinas Sosial Kota Dumai, kantor kelurahan setempat.
Ataupun ke tim yang sudah dibentuk di tiap-tiap kelurahan yang terdiri dari bintara pembina desa (Babinsa), bhayangkara keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).
"Termasuk pegawai kelurahan dan PSM (pekerja sosial masyarakat),"kata mantan Camat Dumai Barat menimpali.
Dengan dibentuknya tim kelurahan yang terdiri dari lima unsur tersebut sebetulnya untuk menjawab kegelisahan dan opini-opini miring yang berkembang di masyarakat.
"Langkah moderat ini juga kita ambil sebagai jawaban, bahwa RT bukan otoritas tunggal dalam mendata dan mencatat warga yang terdampak covid-19,"ujar Dumai Satu ini menegaskan.
Ia juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Dumai atas keterlambatan penyaluran bantuan ini.
Namun ia meyakinkan, Pemko Dumai terus bekerja dan melakukan upaya-upaya agar semua tertampung dan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
"Dengan kerja keras organisasi perangkat daerah Kota Dumai saat ini, saya percaya, mudah-mudahan bantuan ini bisa tersalurkan secepatnya,"pintanya mengakhiri.(rlc)
