Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru kembali mengalami pergeseran. Kondisi ini karena dilakukan refocusing dan realokasi dana AP...[read more] "> Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru kembali mengalami pergeseran. Kondisi ini karena dilakukan refocusing dan realokasi dana AP" />
Kamis, 25 April 2024
Follow Us:
11:05 WIB - Disnaker Pekanbaru tak Ada Terima Aduan THR | 11:05 WIB - PUPR Pekanbaru Mulai Perbaikan Jalan Taman Karya | 11:05 WIB - Pj Wako Pekanbaru Ingatkan Warga Jangan Percaya Hoaks | 11:05 WIB - Pj Wako Pekanbaru Beri Peringatan Agar Jangan Ada Pungli Dalam PPDB | 11:05 WIB - Pemko Pekanbaru Targetkan Juara Umum di MTQ ke XLII Provinsi Riau | 11:05 WIB - FPII Setwil Riau Adakan Acara Buka Bersama Dengan Anak Panti Asuhan
/ Pekanbaru / Rp9,2 Miliar Anggaran Setwan DPRD Pekanbaru Kembali Digeser untuk Covid-19 /
Rp9,2 Miliar Anggaran Setwan DPRD Pekanbaru Kembali Digeser untuk Covid-19
Jumat, 17 April 2020 - 20:20:22 WIB

TERKAIT:
   
 

PEKANBARU (Bidikonline.com)  - Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru kembali mengalami pergeseran. Kondisi ini karena dilakukan refocusing dan realokasi dana APBD tahun 2020.

Anggaran dalam APBD 2020 nantinya fokus dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru berupa penanganan medis dan bantuan sosial yang terdampak covid-19. Jumlah anggaran yang bergeser nyaris mencapai Rp 10 miliar. Anggaran yang bergeser diperkirakan mencapai Rp 9,2 miliar.

''Ada pergeseran anggaran berkisar Rp 9,2 miliar, dan itu berbeda dari angka yang kita sampaikan berapa waktu lalu yang hanya Rp 6,2 miliar," kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani Jumat (17/4/2020).

Hamdani menjelaskan bahwa anggaran yang bergeser adalah anggaran di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Ia tidak merinci anggaran apa saja yang mengalami pergeseran.

Politisi PKS ini pun mengingatkan agar anggaran yang bergeser guna penanganan covid-19 harus sesuai peruntukan. Apalagi anggaran yang bergesar untuk penanganan medis dan bantuan masyarakat terdampak covid-19.

Hamdani pun mengingatkan agar pemerintah kota bisa mendata penerima bantuan sosial. Bantuan ini harus bisa mengakomodir masyarakat miskin.

"Jadi masyarakat terdata merupakan yang terdampak dengan skala prioritas," paparnya.

Disamping itu ia juga mengingatkan agar jangan sampai ada tumpang tindih data. Apalagi ada rencana dana bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. (grc)


Berita Lainnya :
  • Disnaker Pekanbaru tak Ada Terima Aduan THR
  • PUPR Pekanbaru Mulai Perbaikan Jalan Taman Karya
  • Pj Wako Pekanbaru Ingatkan Warga Jangan Percaya Hoaks
  • Pj Wako Pekanbaru Beri Peringatan Agar Jangan Ada Pungli Dalam PPDB
  • Pemko Pekanbaru Targetkan Juara Umum di MTQ ke XLII Provinsi Riau
  • FPII Setwil Riau Adakan Acara Buka Bersama Dengan Anak Panti Asuhan
  • Bupati Kampar Terima Audiensi Panitia Sidang Sinode BNKP ke-61
  • Pj Gubri Intruksikan Tambal Semua Lubang Jalan Sebelum Puncak Arus Mudik Lebaran
  • Bupati Rezita Safari Ramadan di Desa Pasir Ringgit
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan