Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, membatalkan putusan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru. Dimana Majelis ...[read more] "> Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, membatalkan putusan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru. Dimana Majelis " />
Selasa, 07 April 2020
Follow Us:
20:37 WIB - Bupati Siak Bagikan 1400 Paket Sembako untuk ODP Covid-19 | 20:37 WIB - Bupati Inhil Imbau Masyarakat Tetap Tenang | 20:37 WIB - Bupati Tinjau Rencana Lokasi Isolasi di Taman Rekreasi Stanum | 20:37 WIB - Keterangan Plh Bupati Bengkalis Soal Anggaran Penanganan Covid-19 | 20:37 WIB - Pemda Kampar Naikkan Status Siaga Jadi Tanggap Darurat Covid-19 | 20:37 WIB - Badria Rikasari Jabat Plt Sekwan Pekanbaru
/ Pekanbaru / Putusan Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru Dibatalkan Hakim PTUN /
Putusan Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru Dibatalkan Hakim PTUN
Rabu, 11 Maret 2020 - 20:00:11 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com) - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, membatalkan putusan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru. Dimana Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Nieke Zulfahanum berikut dua hakim anggota Yustan Abi Toyib dan Hakim Fildi dalam putusannya di PTUN Pekanbaru, Kota Pekanbaru, mengeluarkan empat putusan terkait sanksi kepada legislator Ida Yulita Susanti.

"Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal putusan Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru nomor 01/DPRD/BK-V/2019, tanggal 19 Agustus 2019," ujar Hakim, Rabu (11/03/20).

Selanjutnya, hakim juga memerintahkan tergugat untuk mencabut putusan Badan Kehormatan tersebut dan menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp375 ribu.

Sedangkan, Kuasa Hukum Ida, Asep Ruhiat mengatakan bahwa Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru telah salah sasaran mengeluarkan sanksi teguran kepada kliennya karena permasalahan yang diangkat merupakan persoalan internal partai. Oleh sebab itu, pihaknya yakin jika gugatan mereka akan dikabulkan hakim.

"Ini kan internal partai Golkar yang tidak seharusnya diangkat dalam permasalahan kode etik. Makanya kita dari awal sudah yakin gugatan kita bakal dikabulkan," ujarnya.

Sebelumnya BK memutuskan bahwa Ida Yulita Susanti bersalah dalam Sidang Kode Etik yang digelar pada September 2019 lalu. BK kemudian memutuskan memberi Sanksi Kode Etik teguran tertulis kepada Ida.

Pembacaan putusan dibacakan secara bergantian oleh Majelis BK yang diketuai oleh Masni Ernawati dari Fraksi Golkar dan Anggota Pangkat Purba serta Yusrizal.

BK mengeluarkan keputusan sanksi kode etik teguran tertulis terhadap Ida yang merupakan kader Partai Golkar tersebut dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik pelapor Sahril serta melecehkan lembaga BK DPRD sebagaimana juga tidak bersikap dan berperilaku sebagai anggota DPRD. (rls)


Berita Lainnya :
  • Bupati Siak Bagikan 1400 Paket Sembako untuk ODP Covid-19
  • Bupati Inhil Imbau Masyarakat Tetap Tenang
  • Bupati Tinjau Rencana Lokasi Isolasi di Taman Rekreasi Stanum
  • Keterangan Plh Bupati Bengkalis Soal Anggaran Penanganan Covid-19
  • Pemda Kampar Naikkan Status Siaga Jadi Tanggap Darurat Covid-19
  • Badria Rikasari Jabat Plt Sekwan Pekanbaru
  • Gubri Gelar Pertemuan Bersama IDI dan PPNI Riau
  • Pemko Pekanbaru akan Salurkan Bantuan Beras dari Pusat ke Warga Terdata DTKS
  • Gubri Semangati Tim Medis Covid-19 Awal Bros
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan