KAMPAR (Bidikonline.com)  - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menunjukkan keseriusan dalam memberantas pencurian minyak mentah (illegal tapping) milik negara. Setelah mengumumkan penangkapan para pelaku, Minggu lalu, Polda Riau yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Kombes Hadi Purwanto dan Kabid Humas Kombes Sunarto terjun langsung ke lokasi pencurian minyak mentah di PKM 21.300 Kota Garo, Tapung Hilir, Kampar.

Polda Riau meninjau pipa-pipa ilegal yang ditanam di bawah permukaan jalan oleh pelaku pencurian. Pipa-pipa tersebut digunakan untuk menyedot minyak mentah dari pipa penyalur milik negara yang saat ini dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI).

Pipa yang ditanam mengarah ke seberang jalan sehingga menyamarkan kegiatan pencurian. Selama proses penyedotan, truk tangki pengangkut diparkir di seberang jalan di belakang sebuah rumah.

PT CPI kembali mengapresiasi keseriusan pihak Polda Riau dalam memberantas pencurian minyak mentah milik negara.

"SKK Migas dan PT CPI akan terus bekerja sama dengan Polda Riau dalam pemberantasan illegal tapping yang sangat merugikan negara. Sejauh ini koordinasi telah berjalan baik melalui pembentukan Satgas Penegakan Hukum," tutur Avicenia Darwis, Kepala SKK Migas Sumbagut.

Pada bulan Mei 2019, Polda Riau, SKK Migas dan PT CPI telah membentuk Satgas Penegakan Hukum untuk mencegah dan menghentikan kegiatan pencurian aset-aset negara di sektor hulu migas. Satgas tersebut menjadi forum yang efektif untuk terus menekan angka pencurian minyak mentah dan pencurian peralatan penunjang operasi hulu migas. Satgas ini merupakan upaya untuk melindungi aset-aset negara di sektor hulu migas yang termasuk sebagai objek vital nasional.

Sonitha Poernomo, Corporate Communications Manager menyampaikan, "Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam turut mengamankan aset-aset negara ini. Apabila melihat kegiatan mencurigakan di sekitar jaringan pipa migas, masyarakat dapat melaporkannya melalui hotline bebas pulsa 0800-1800-123. Sebab kegiatan pencurian tidak hanya merugikan negara, tapi juga menimbulkan menimbulkan risiko bahaya bagi keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan sekitar," katanya.(rlc)