Berdasarkan data Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan, hutan alam di Provinsi Riau hanya tersisa 1 juta hektare....[read more] "> Berdasarkan data Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan, hutan alam di Provinsi Riau hanya tersisa 1 juta hektare." />
Minggu, 08 Desember 2019
Follow Us:
09:20 WIB - Mantan Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada, DPR Lihat Sisi Kemanusiaan | 09:20 WIB - Megawati Soekarnoputri : Kader Partai Jangan Lupa Diri dan Mabuk Kekuasaan | 09:20 WIB - Peminat Rumah DP 0 Rupiah Ribuan Orang, Tapi Verifikasinya Ketat | 09:20 WIB - Bupati Inhil Berolahraga Bersama Masyarakat di Area CFD | 09:20 WIB - Indonesia ke Peringkat 3 Klasemen SEA Games 2019 | 09:20 WIB - Wakil Wali Kota Minta Satgas Sampah Perluas Wilayah Pengawasan
/ Riau / Hutan Alam Riau Hanya Tersisa 1 Juta Hektare /
Hutan Alam Riau Hanya Tersisa 1 Juta Hektare
Kamis, 21 November 2019 - 14:50:05 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com)  - Berdasarkan data Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan, hutan alam di Provinsi Riau hanya tersisa 1 juta hektare.

Hal ini diungkapkan oleh Dinamisator Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan, Woro saat diwawancarai Riaumandiri.id, Rabu (20/11/2019).

"Dari tahun 1982 kita masih punya sekitar 7 juta hektare hutan alam, sekarang hanya tersisa 1 juta hektare. Itu pun yang masih benar-benar hutan tutupan," ungkap Woro.

Dekadensi tersebut disinyalir dikarenakan aktivitas industri kertas yang kian masif di Riau.

Dikatakan Woro, Karhutla merupakan salah satu imbas deforestasi. Hilangnya 6 juta ha hutan harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan izin kepada perusahaan yang ingin menggunakan lahan.

Kemudahan akses izin menurut wanita yang tergabung dalam Vokal Point Jaringan Kertas Global ini, yang menjadi faktor utama penyusutan hutan dan konflik sosial di masyarakat.

Ia menilai, perusahaan merasa memiliki power karena turut sumbangsih lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).

Woro menambahkan, perusahaan industri kertas seperti RAPP dan APP tidak boleh abai terhadap konflik sosial yang ada.

"Misalnya persoalan pencaplokan lahan. Korporasi mesti memperhatikan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat," kata dia.

Data Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan mencatat, tahun 2015 Indonesia mengalami kerugian 220 juta dolar AS. Belum termasuk dampak sosial lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat.

"Kerugian dampak sosial dan lingkungan itu tidak sedikit. Data tahun 2015, Indonesia menderita kerugian sebanyak 220 juta dolar AS," ujar Woro. (rlc)


Berita Lainnya :
  • Mantan Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada, DPR Lihat Sisi Kemanusiaan
  • Megawati Soekarnoputri : Kader Partai Jangan Lupa Diri dan Mabuk Kekuasaan
  • Peminat Rumah DP 0 Rupiah Ribuan Orang, Tapi Verifikasinya Ketat
  • Bupati Inhil Berolahraga Bersama Masyarakat di Area CFD
  • Indonesia ke Peringkat 3 Klasemen SEA Games 2019
  • Wakil Wali Kota Minta Satgas Sampah Perluas Wilayah Pengawasan
  • Bupati Bengkalis Buka Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
  • Panmun Fraksi Terhadap Raperda Penyelenggaraan Kearsipan
  • Paripurna Revisi Perda No. 10/2015
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan