Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Dengan begitu, Jokowi dipastikan ...[read more] "> Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Dengan begitu, Jokowi dipastikan " />
Jum'at, 15 November 2019
Follow Us:
Rabu, 13 November 2019 - 15:56 WIB
Bapenda Pekanbaru Bakal Gelar Pekanbaru Property Expo
Rabu, 13 November 2019 - 15:50 WIB
Pemprov Riau Lelang Kendaraan Dinas Secara Online
Rabu, 13 November 2019 - 15:20 WIB
PAD Pekanbaru Terbanyak dari PBB
15:20 WIB - Bidikonline dan Mimbarkita Verifikasi Faktual | 15:20 WIB - Pj Sekdaprov Riau Hadiri Dialog Pentahelix | 15:20 WIB - Kadiskes Pekanbaru Imbau Masyarakat Waspada DBD | 15:20 WIB - Pemprov Riau Lelang Kendaraan Dinas Secara Online | 15:20 WIB - PAD Pekanbaru Terbanyak dari PBB | 15:20 WIB - Bapenda Pekanbaru Bakal Gelar Pekanbaru Property Expo
/ Nasional / Jokowi Dipastikan Tak Terbitkan Perppu KPK /
Jokowi Dipastikan Tak Terbitkan Perppu KPK
Selasa, 05 November 2019 - 18:40:23 WIB

JAKARTA (Bidikonline.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Dengan begitu, Jokowi dipastikan tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengatakan, Jokowi memang menghormati adanya uji materi Undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, di sisi lain Kepala Negara juga tengah meminta masukan banyak pihak dalam menunjuk lima orang Dewas KPK itu.

"Mempertimbangkan itu kan bisa banyak nuansanya. Mempertimbangkan itu termasuk, apabila ada upaya uji materi di dalamnya, itu bagian dari mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan itu tetap harus dihormati," kata Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

"Jadi intinya pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan, yang dihasilkan bersama sama DPR dan pemerintah. Dan kita mendorong kalau terjadi perselisihan di dalamnya untuk masuk ke forum legal," tambah dia.

Menurut Fadjroel, pemerintah juga harus menghargai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 karena merupakan hasil pembahasan bersama DPR. Ia pun tak mempersoalkan bila adanya pihak yang menggugat Undang-undang tersebut.

"Pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Berarti menghormati Undang-undang KPK yang baru. Kalau misalnya ada keberatan soal itu disarankan, karena ini kan sebenarnya sesuai dengan reformasi yang kita jalankan, semua ada forum legal untuk menyelesaikan persoalan," kata Fadjroel.(rmc)





Berita Lainnya :
  • Bidikonline dan Mimbarkita Verifikasi Faktual
  • Pj Sekdaprov Riau Hadiri Dialog Pentahelix
  • Kadiskes Pekanbaru Imbau Masyarakat Waspada DBD
  • Pemprov Riau Lelang Kendaraan Dinas Secara Online
  • PAD Pekanbaru Terbanyak dari PBB
  • Bapenda Pekanbaru Bakal Gelar Pekanbaru Property Expo
  • Gerakan BEREH Jadi Inspirasi Pegawai di Kuta Baro
  • Dyah Erti Terima Satyalancana Karya Satya
  • Plt Gubernur Tinjau Proyek Otsus di Aceh Tengah dan Bener Meriah
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan