PEKANBARU (Bidikonline.com)  - Delapan fraksi yang ada di DPRD Riau salah satunya menyoroti masalah pendapatan daerah yang ada di APBD 2020. Ini terutama mengalami penurunan dari apa yang sudah terjadi pada tahun 2019 sebelumnya.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, Senin (04/11). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet didampingi Wakil Ketua Zukri Misran dan Asri Auzar.

Pihak Pemprov Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution. Turut hadir unsur Forkopimda, anggota DPRD Riau, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Syah Harrofie, para Asisten Setdaprov Riau, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Dalam rapat ini terungkap bahwa pendapatan Riau tahun 2020 sebesar Rp 7,892 triliun, sementara pada tahun 2019 adalah Rp 9 triliun lebih.

Menurut Fraksi PDI-P yang disampaikan juru bicara Almainis, pendapatan ini patut untuk dipertanyakan. Mengingat masih bisa ditingkatkan dengan potensi yang ada. Selama ini Pemprov hanya 'berpangku' pada DBH.

"Jadi kita minta pemprov untuk lebih serius dalam masalah menggali pendapatan ini," sebutnya.

Dari Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Eva Yuliana juga menyoroti hal sama. Kontribusi masih didominasi oleh dana perimbangan pusat. Belum optimal pendapatan dari sektor lain.

"Perlu inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari Pemprov Riau," sebutnya.

Fraksi PKS yang disampaikan oleh Sofyan Siroj Abdul Wahab, penuruan dari pendapatan ini harus ada kejelasan dari Pemprov kenapa bisa terjadi. Sementara potensi yang dimiliki oleh Pemprov sangat besar atau banyak.

"Perlu inovasi dan keberanian dari pemprov untuk meningkatkan pendapatan daerah," katanya.

Sebagaimana diketahui, sesuai nota keuangan 2020 yang disampaikan Pemprov Riau ke DPRD Riau adalah Rp 12,379 triliun, naik 30,38 persen dari APBD 2019 Rp 9,494 triliun. Pendapatan sebesar Rp 7,892 triliun. Belanja tidak langsung Rp 4,196 triliun. Belanja langsung Rp 8,182 triliun. (rgc)