Meski mendapat penolakan elemen masyarakat sipil, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang K...[read more] "> Meski mendapat penolakan elemen masyarakat sipil, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang K" />
Minggu, 20 Oktober 2019
Follow Us:
Jumat, 18 Oktober 2019 - 17:18 WIB
Cara Pemkab Inhil Gali Potensi Motif Batik Daerah
Jumat, 18 Oktober 2019 - 17:15 WIB
Pemerintah Buka 197.117 Formasi CPNS 2019
Jumat, 18 Oktober 2019 - 17:10 WIB
Bupati Kampar Buka Turnamen LSN 2019
17:10 WIB - Wakil Gubernur Riau Melakukan Sidak ke Beberapa Kedai Kopi | 17:10 WIB - Gubri Mengajak Seluruh Pihak Menjaga Kedaulatan Negara | 17:10 WIB - Cara Pemkab Inhil Gali Potensi Motif Batik Daerah | 17:10 WIB - Pemerintah Buka 197.117 Formasi CPNS 2019 | 17:10 WIB - Bupati Kampar Buka Turnamen LSN 2019 | 17:10 WIB - Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Sidak Beberapa OPD
/ Nasional / Fahri Hamzah: Inilah Puncaknya, Pak Jokowi Merasa KPK adalah Gangguan /
Fahri Hamzah: Inilah Puncaknya, Pak Jokowi Merasa KPK adalah Gangguan
Selasa, 17 September 2019 - 20:53:32 WIB

JAKARTA (BIDIKONLINE.COM)  -
Meski mendapat penolakan elemen masyarakat sipil, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. DPR dan pemerintah pun telah mengesahkan revisi Undang-Undang KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019) siang ini.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak kaget dengan sikap Jokowi tersebut. Ia punya menganalisis sendiri mengapa Presiden akhirnya berani menyetujui revisi. Menurut Fahri, sikap Jokowi ini adalah puncak kekesalannya atas gangguan yang selama ini diciptakan KPK. "Nah inilah yang menurut saya puncaknya, Pak Jokowi merasa KPK adalah gangguan," kata Fahri lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Menurut mantan politisi PKS ini, sikap Jokowi yang merasa diganggu KPK sudah terjadi sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014.

Fahri menyebut, awalnya Jokowi menaruh kepercayaan kepada KPK. Sampai-sampai KPK diberikan kewenangan untuk mengecek rekam jejak calon menteri, sesuatu yang tidak diatur dalam UU. "Saya sudah kritik pada waktu itu ketika KPK sudah mencoret nama orang.

Dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning. Dia bilang yang hijau boleh dilantik, kuning tidak boleh karena akan tersangka dalam enam bulan, lalu kemudian yang merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan.

Luar biasa sehingga ada begitu banyak nama dalam kabinet yang diajukan oleh Pak Jokowi dan parpol kandas di tangan KPK," kata dia. Menurut Fahri, KPK waktu itu merasa bangga karena akhirnya dia diberi kepecayaan sebagai polisi moral oleh Presiden. Namun selanjutnya, Fahri menilai KPK justru semakin bertindak berlebihan.

Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih nama Budi Gunawan untuk dikirimkan ke DPR sebagai calon Kapolri. Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.(rls/kpc)


Berita Lainnya :
  • Wakil Gubernur Riau Melakukan Sidak ke Beberapa Kedai Kopi
  • Gubri Mengajak Seluruh Pihak Menjaga Kedaulatan Negara
  • Cara Pemkab Inhil Gali Potensi Motif Batik Daerah
  • Pemerintah Buka 197.117 Formasi CPNS 2019
  • Bupati Kampar Buka Turnamen LSN 2019
  • Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Sidak Beberapa OPD
  • Bupati Amril Mukminin Keluarkan SE Hari Libur Nasional
  • Bengkalis Partisipasi dan Siap Sukseskan Karnaval Kebudayaan Riau 2019
  • Pengurus Pusat Muslimat NU Apresiasi PCMNU Inhil
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan