SELATPANJANG (BIDIKONLINE.COM) - Kepulauan Meranti mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK), Kementerian Dalam Negeri. Sebab dinilai tepat waktu dan pekerjaan terbaik dari 14 daerah di Indonesia yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2018.

Penyerahan aset yang dibangun Dirjen BAK Kemendagri tahun 2018 yaitu Kantor Camat Rangsang Pesisir menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Meranti secara resmi langsung diterima oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM didampingi Kepala Badan Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Efialdi dari Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Eko Supomo di Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Kepala Badan Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Efialdi mengatakan apresiasi ini didapat setelah tim pemeriksa dari pusat datang langsung mengecek ke lapangan dan penilaian terhadap pengerjaan Kantor Camat Rangsang Pesisir dinilai sangat baik.

"Pengerjaan kantor itu menggunakan dana TP dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK), Kementerian Dalam Negeri dan dinilai sangat bagus, makanya langsung diserahkan asetnya. Sedangkan daerah lainya belum bisa dihibahkan karena belum lengkapnya syarat dan laporan keuangannya. Sedangkan kita akhir Oktober 2018 sudah siap 100 persen dari pihak ketiga, makanya cepat dihibahkan setelah BPKP pusat turun melakukan monev ke Rangsang," ungkap Efialdi.

Selanjutnya, mantan Sekretaris Dinas Perikanan ini mengatakan Pemkab Kepulauan Meranti juga melakukan rapat bersama Biro keuangan dan perencanaan Kemendagri tentang hibah dan juga evaluasi kegiatan serta kelanjutan pembangunan yang akan datang.

"Untuk kantor Camat Rangsang Pesisir kita juga minta usulan kelengkapan sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan, rumah dinas camat, sekcam, dan mess tamu mengingat letak daerah tersebut berada di perbatasan," ujarnya.

"Selain itu, desa di perbatasan yang belum mempunyai kantor dan gudang BPBD juga sudah kita usulkan proposalnya ke Kemendagri," ujarnya lagi.(rls)