Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengusulkan untuk membentuk panitia khusus penertiban aset karena selama ini masih banyak...[read more] "> Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengusulkan untuk membentuk panitia khusus penertiban aset karena selama ini masih banyak" />
Senin, 16 09 2019
Follow Us:
Sabtu, 14 September 2019 - 16:21 WIB
Pesan Bupati: Terus Giat Belajar
Sabtu, 14 September 2019 - 16:17 WIB
KUA-PPAS Inhil Tahun 2020 Disepakati Sebesar Rp2,1 Triliun
Sabtu, 14 September 2019 - 16:14 WIB
Asri Auzar: Jangan Salahkan Gubernur
16:14 WIB - Bupati Inhil Turun Padamkan Api | 16:14 WIB - Wako : Asap Dumai Merupakan Kiriman Daerah Tetangga | 16:14 WIB - Pesan Bupati: Terus Giat Belajar | 16:14 WIB - KUA-PPAS Inhil Tahun 2020 Disepakati Sebesar Rp2,1 Triliun | 16:14 WIB - Asri Auzar: Jangan Salahkan Gubernur | 16:14 WIB - Diguyur Hujan Ringan, Kabut Asap Masih Selimuti Riau
/ Pekanbaru / Ini Usulan Sekretaris Komisi III DPRD Riau /
Tertibkan Aset Pemprov Riau,
Ini Usulan Sekretaris Komisi III DPRD Riau
Selasa, 11 Juni 2019 - 18:15:07 WIB

PEKANBARU - Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengusulkan untuk membentuk panitia khusus penertiban aset karena selama ini masih banyak aset daerah yang tak terkelola dengan baik.

"Aset-aset milik daerah seperti aset bergerak dan tidak bergerak tersebut harus kembali tertata. Jika Pak Syamsuar meminta, DPRD siap membuat Pansus untuk menertibkan aset-aset kita di kabupaten/kota," sebut Suhardiman, Selasa (11/6/2019).

Politisi Partai Hanura Riau itu mengatakan pembentukan Pansus ini merujuk pada persoalan aset ganda yang dimiliki ASN, maupun pensiunan ASN yang belum mengembalikan aset tersebut. Termasuk, permasalahan mobil dinas, kepemilikan bangunan, dan kepemilikan tanah oleh pihak ketiga.

"Karena ada banyak penggunaan mobil dinas ganda. Seperti pimpinan-pimpinan dinas yang memiliki dua atau tiga mobil dinas, maupun mantan pejabat yang belum mengembalikan kendaraan dinasnya. Kita tarik semuanya dulu ke Pemda kemudian dikasih satu saja. Agar tidak disalahgunakan oleh keluarga-keluarga pejabat tersebut," ungkapnya.

Legislator asal Kuantan Singingi tersebut juga meminta aset-aset daerah yang terbengkalai dan anggaran perbaikannya terlalu besar sehingga membebani anggaran daerah agar dilelang saja.

"Kita sampaikan aset yang perawatannya dan perbaikannya membebankan pemerintah untuk segera dilelang saja sesuai ketentuan UU. Harganya disesuaikan dengan Perda apakah itu 50 persen atau 70 persen dari harga pokok. Kita minta kepada Pak Gubernur untuk segera menyelesaikan persoalan ini diganti unit yang baru yang layak pakai," ucapnya.

Sebelumnya, Syamsuar menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat 100-an kendaraan dinas yang belum dikembalikan pensiunan ASN ke pemerintah daerah.

Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menegaskan agar mantan pejabat tersebut segera mengembalikan. Sebab, masalah penataan aset ini sudah menjadi persoalan serius bagi Pemprov Riau sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(rmc)


Berita Lainnya :
  • Bupati Inhil Turun Padamkan Api
  • Wako : Asap Dumai Merupakan Kiriman Daerah Tetangga
  • Pesan Bupati: Terus Giat Belajar
  • KUA-PPAS Inhil Tahun 2020 Disepakati Sebesar Rp2,1 Triliun
  • Asri Auzar: Jangan Salahkan Gubernur
  • Diguyur Hujan Ringan, Kabut Asap Masih Selimuti Riau
  • F-BPD Kampar Gelar Bimtek
  • Sekda Inhil dan Sekda Bengkalis Ikut Seleksi Terbuka Calon Sekdaprov Riau
  • 19-22 September, Tour de Siak Digelar 4 Etape Sejauh 542 Km
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan