RENGAT (Bidikonline.com) - Ditengah gencarnya pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) justru melakukan pemotongan anggaran distribusi logistik, hingga mencapai besaran empat persen.

Pemotongan anggaran distribusi logistik Pemilu bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan Sekretariat KPU Inhu, diakui Sekretaris KPU Inhu Khairudin yang didampingi oleh PPTK Siti Miftahul Hidayah, Selasa (16/4/19) kepada riauterkinicom di Sekretariat KPU Inhu Pematang Reba.

"Pemotongan anggaran distribusi logistik ini dilakukan, karena PPK di Inhu tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pemotongan sebesar empat persen ini sesuai dengan ketentuan yaitu Pph pasal 22 tentang pajak sewa. Selain pemotongan sebesar empat persen bagi anggaran distribusi logistik, pemotongan akibat tidak memiliki NPWP sebesar enam persen juga dilakukan terhadap honor KPPS," ujarnya.

Namun anehnya, walau telah mengakui pemotongan anggaran distribusi logistik sebesar empat persen telah sesuai dengan ketentuan, PPTK Siti berkelit saat ditanya tentang besaran anggaran distribusi logistik bagi setiap PPK yang ada di Inhu.

Dirinya hanya mengatakan bahwa biaya distribusi logistik berbeda untuk setiap PPK, tergantung tingkat kesulitan geografis daerah tersebut, bahkan Siti langsung menghilang dengan meninggalkan kantor KPU Inhu saat ditanya lebih lanjut tentang besaran biaya bagi setiap TPS yang ada di Inhu.

Keengganan PPTK Siti untuk memberikan data besaran biaya distribusi logistik bagi setiap PPK dan data untuk besaran biaya bagi setiap TPS yang ada di Inhu menjadi tanda tanya dan menimbulkan kecurigaan ditengah semangat keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran.(rtc)