Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kini sedang mencari format ideal terkait tugas barunya dalam evaluasi Rancangan Perat...[read more] "> Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kini sedang mencari format ideal terkait tugas barunya dalam evaluasi Rancangan Perat" />
Rabu, 24 April 2019
Follow Us:
Senin, 22 April 2019 - 17:38 WIB
Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP
Senin, 22 April 2019 - 17:36 WIB
DPP Rutin Uji Tera SPBU
Senin, 22 April 2019 - 17:33 WIB
Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan
17:33 WIB - Sambut Ramadan, Pemko Bagikan 1.000 Kain Sarung | 17:33 WIB - KTP el Belum Cetak, Warga Diimbau Datang ke Disdukcapil | 17:33 WIB - Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP | 17:33 WIB - DPP Rutin Uji Tera SPBU | 17:33 WIB - Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan | 17:33 WIB - 30.616 Siswa SMP di Pekanbaru Ikut UN
/ Nasional / DPD RI Cari Format Ideal Pantau Perda /
DPD RI Cari Format Ideal Pantau Perda
Jumat, 12 April 2019 - 20:56:22 WIB

JAKARTA (Bidikonline.com) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kini sedang mencari format ideal terkait tugas barunya dalam evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda). Tugas baru atau tambahan kewenangan DPD RI tersebut merupakan perintah UU entang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam mencari format ideal tersebut, DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Legislasi Daerah Pasca Perubahan UU MD3” di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/4/2019). Kegiatan tersebut dibuka Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam.

“Saya kira pembentuk UU menyadari betul ada beberapa ruang kosong, terutama ruang bagi DPD RI sebagai wakil daerah yang ada di pusat. Lalu yang kedua, ada satu fakta hukum bahwa pemerintah pusat yakni Kemendagri tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda,” kata Muqowam.

Muqowam menjelaskan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya bisa bermacam-macam. Misalnya Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah, serta Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

“Karena itu, hal ini menjadi pekerjaan DPD RI ketika pemerintahan pusat tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan pembatalan terhadap Perda, ini keputusan dari MA,” kata Senator asal Jawa Tengah itu.

Untuk mendalami hal tersebut, Muqowam mengaku bahwa DPD RI terus melakukan upaya antara lain menyelenggarakan dialog, FGD dan lain-lain dengan berbagai stakeholder. Dengan harapan agar harmonis antara kewenangan legislatif review dengan yudikatif review ataupun eksekutif review.
"Mengingat peran DPD RI masih dipertanyakan posisinya berkaitan dengan kewenangan yang baru tersebut,” ujarnya.(rmc)


Berita Lainnya :
  • Sambut Ramadan, Pemko Bagikan 1.000 Kain Sarung
  • KTP el Belum Cetak, Warga Diimbau Datang ke Disdukcapil
  • Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP
  • DPP Rutin Uji Tera SPBU
  • Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan
  • 30.616 Siswa SMP di Pekanbaru Ikut UN
  • DPP Pekanbaru Minta Bantuan Satpol PP
  • Camat Tenayan Raya Resmikan Destinasi Wisata Edukasi
  • Wali Kota Hadiri Pelantikan SAPMA PP Kota Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan