Tingkat kepatuhan anggota legislatif yang ada di Provinsi Riau masih rendah dalam hal pelaporan harta kekayaannya. Tingkat kepatuhan itu ...[read more] "> Tingkat kepatuhan anggota legislatif yang ada di Provinsi Riau masih rendah dalam hal pelaporan harta kekayaannya. Tingkat kepatuhan itu " />
Rabu, 26 Juni 2019
Follow Us:
Selasa, 25 Juni 2019 - 21:30 WIB
Bupati Wardan Buka Kegiatan Manasik Haji 2019
Selasa, 25 Juni 2019 - 21:25 WIB
Bawaslu Riau Siap Songsong Pilkada Serentak 2020
Selasa, 25 Juni 2019 - 21:24 WIB
Bea Cukai Gagalkan Upaya Penyelundupan Monyet Albino
21:24 WIB - PUPR Pelalawan Tinjau Lokasi Drainase | 21:24 WIB - Bupati Kuansing Minta Tingkatkan Mutu dan Standar Jembatan | 21:24 WIB - Bupati Wardan Buka Kegiatan Manasik Haji 2019 | 21:24 WIB - Bawaslu Riau Siap Songsong Pilkada Serentak 2020 | 21:24 WIB - Bea Cukai Gagalkan Upaya Penyelundupan Monyet Albino | 21:24 WIB - Wabup Pelalawan Buka Kegiatan Diksar Aparatur Satpol PP dan Damkar
/ Riau / KPK Rilis Daftar LHKPN, Tingkat Kepatuhan Legislator di Riau Rendah /
KPK Rilis Daftar LHKPN, Tingkat Kepatuhan Legislator di Riau Rendah
Senin, 08 April 2019 - 21:00:23 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com) - Tingkat kepatuhan anggota legislatif yang ada di Provinsi Riau masih rendah dalam hal pelaporan harta kekayaannya. Tingkat kepatuhan itu hanya mencapai 52 persen dari total 531 anggota legislatif yang ada di Bumi Lancang Kuning.

Demikian diungkapkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, Senin (8/4/2019). Dikatakannya, saat ini pihaknya telah merilis daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para anggota legislatif, baik anggota DPD RI, DPR RI maupun anggota DPRD tingkat provinsi maupun kota/kabupaten se-Indonesia.

"Hari ini, kita bersama KPU telah mempublikasikan bersama nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu," kata Febri kepada Riaumandiri.co melalui pesan singkat aplikasi perpesanan WhatsApp.

Adapun batas waktu yang dimaksudnya adalah pada sebelumnya 31 Maret 2019 kemarin. Artinya, jika lewat waktu tersebut maka dinyatakan terlambat, dan tidak melaporkan LHKPN.

"Secara umum, dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatuhan adalah 70 persen atau sebanyak 12.880 orang. Sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang," lanjut Febri.

Untuk Riau sendiri, kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, terdapat 531 orang wajib lapor. Dari jumlah tersebut, baru 275 orang yang melaporkan LHKPN.

"Tingkat kepatuhannya 52 persen atau 275 orang, ini masih rendah. Ada 256 orang lagi yang belum melaporkan LHKPN," kata pria berdarah Minang bergelar Sutan Piobang itu.

Dirincikannya, dari 64 anggota DPRD Provinsi Riau, 60 orang telah melaporkan harta kekayaannya, atau 94 persen. Untuk DPRD kabupaten/kota se-Riau, tercatat 215 orang yang telah melaporkan, atau 46 persen. Sisanya 251 orang lagi belum melaporkan harta kekayaannya.

"Informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website KPK di alamat: https://kpk.go.id/id/pantau-lhkpn," imbuh Febri.

Lebih lanjut dikatakannya, pengumuman LHKPN sektor legislatif tersebut merupakan bagian dari kerja bersama KPK dan KPU sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang berintegritas.

"Ini merupakan rangkaian dari realisasi program Pilih yang Jujur, sehingga sebelum memilih calon wakil rakyat pada 17 April 2019 mendatang, diharapkan masyarakat mendapat informasi yang cukup jika ada calon anggota legislatif di tempat mereka yang sebelumnya sudah menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD," pungkas Febri Diansyah. (rmc)


Berita Lainnya :
  • PUPR Pelalawan Tinjau Lokasi Drainase
  • Bupati Kuansing Minta Tingkatkan Mutu dan Standar Jembatan
  • Bupati Wardan Buka Kegiatan Manasik Haji 2019
  • Bawaslu Riau Siap Songsong Pilkada Serentak 2020
  • Bea Cukai Gagalkan Upaya Penyelundupan Monyet Albino
  • Wabup Pelalawan Buka Kegiatan Diksar Aparatur Satpol PP dan Damkar
  • Pemkab Siak Taja Pelatihan Pengelolaan Koperasi Berbasis Syariah
  • KPID Riau Apresiasi Radio Swara Kampar
  • Bupati Kampar Terima 495 Mahasiswa Kukerta Unri untuk 50 Desa
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan