JAKARTA  (Bidikonline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDAE) Pemerintah Pusat tentang pengembangan wisata alam terbatas dan Jalan Interpretasi.

MoU antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Kampar ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE Ir Wiratno dan Pemkab Kampar melalui Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH serta Kepala BKSDAE Provinsi Riau Suharyono dan disaksikan Dirjen BKSDAE yang dilaksanakan di gedung Manggala Whanabahkti Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Bupati Kampar dalam keterangannya menyambut baik MoU yang telah dilaksanakan dan berharap pembangunan Jalur Interpretasi ini memberi multi efek kepada masyarakat sekitar yang menghubungkan 9 desa di Kampar Kiri Hulu yang terisolir selama ini.

"Jalan Interpretasi ini nantinya akan melewati Kawasan Hutan Lindung Balai Konsevasi Rimbang Baling Kampar Kiri Hulu menuju 9 desa yang terisolir, dengan harapan setelah ini terealisasi akan memberikan Multi efek kepada masyarakat sekitar terutama peningkatan perekonomian," ungkap Bupati usai MoU.

Sementara itu Kabag Kerjasama Setda Kampar Sasminedi Saleh menjelaskan, MoU tentang jalan interpretasi dan wisata alam terbatas ini akan memberikan warga sekitar pekerjaan yang lebih memadai untuk menjaga kelestarian hutan serta menghidarkan perilaku illegal logging.

"Insya Allah pembangunan jalan interpretasi maupun jembatan-jembatan karena jalur tersebut melewati lembah-lambah akan kita realisasikan tahun 2019 menggunakan dana Bankeu dan Anggaran Dana Desa," pungkas Saminedi.(rmc)