Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim hadir dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Me...[read more] "> Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim hadir dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Me" />
Rabu, 20 Maret 2019
Follow Us:
21:13 WIB - Bawaslu Inhu Pastikan 68.000 Lebih Surat Suara Dapil 4 Tidak Dapat Dipakai | 21:13 WIB - Tabrakan, Ketua KPU Inhil Dilarikan ke Awal Bros | 21:13 WIB - Kisah Alfedri, Si Penjala Ikan hingga menjadi Bupati Kabupaten Siak | 21:13 WIB - Sekda Meranti : Prestasi Sepak Bola Harus Ada Peningkatan | 21:13 WIB - Muslimawati Minta PKK Kampar Desa Proaktif Jalankan Program | 21:13 WIB - Pemda Meranti Ikuti Rakor, Bahas Isu-isu Aktual
/ Meranti / Wakil Bupati Meranti Buka Rapat Forum Perangkat Daerah Tahun 2019 /
Wakil Bupati Meranti Buka Rapat Forum Perangkat Daerah Tahun 2019
Rabu, 13 Maret 2019 - 21:35:45 WIB

MERANTI (Bidikonline.com)- Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim hadir dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, kegiatan dalam rangka menselaraskan aspirasi masyarakat dengan program kegiatan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dikingkungan Pemkab. Meranti itu dipusatkan di Aula Afifa, Selatpanjang, Rabu 13/3/2019).

Hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD, Para Asisten Sekdakab. Meranti, Kepala OPD, Bagian dan Camat dilingkungan Pemkab. Meranti, Pimpinan Organisasi Vertikal, PKK, Perbankan, Tokoh masyarakat Pembina LAM Meranti H. Ridwan Hasan, Tokoh Masyarakat H. Syahril, Pelaku Usaha, LSM dan lainnya yang merupakan Stakeholders Pembangunan.

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti Dr. H. Makmun Murod, kegiatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini dalam Rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2020.

Forum ini merupakan salah satu tahapan rencana kerja Pembangunan Daerah tahun 2020, sebagai lanjutan Musrenbang tingkat Kecamatan yang berfungsi untuk mensinergikan usulan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dengan program OPD yang telah dilakukan pembahasam melalui rapat koordinasi Bidang Perangkat Daerah sesuai Tupoksi masing-masing.

"Rapat Forum ini sesua amanat Peraturan Mendagri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata cara pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah jangka pendek yang diselaraskan dengan pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.

Adapun secara rinci tujuan dari Forum RKPD terebut adalah pertama Guna menselaraskan program kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD, Kedua Mempertajam target Indikator Program, Ketiga Menyelaraskan program strategis Kecamatan dengan OPD dan Terakhir untuk penyesuaian pendanaan.

Khusus untuk pendanaan seperti dipaparkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Ery Suhairy S.Sos, Target penerimaan ditahun 2020 adalah dana Penerimaan sebesar 90 miliar lebih, Dana Perimbangan sebesar 925 Juta lebih, Penerimaan Lain-lain sebesar 208 Juta lebih.

Menyikapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepuluan Meranti H. Said Hasyim, berharap dapat menangkap semua aspirasi masyarakat mulai dari Desa hingga Kecamatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di akar rumput.

"Bappeda hendaknya selain dapat memfasilitasi program usulan Kecamatan juga dapat menyusun konsep pembangunan sesua dengan Visi dan Misi serta arahan Kepala Daerah yang selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis saat ini," jelas Wabup.

Sementara kepada OPD sebagai pernagkat teknis Wabup berharap dapat melaksanakan program sesuai hasil kesepakatan dalam Forum sehingga arah kebijakan pembangunan Meranti yang tertuang dalam Dokumen Pembangunan Daerah kedepan menjadi jelas.

Wabup juga berpesan dalam melaksanakan program pembangunan ditahun 2020 hendaknya mengacu pada beberapa aspek yakni Partisipatif, Akuntabilitas, Efisien, Efektif dan tepat sasaran.

Adapun masalah yang cukup krusial dihadapi Meranti adalah masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 28 persen lebih, meski jauh menurun dari sejak terbentuknya Kabupaten yang mencapai 43 persen. Selanjutnya masalah Kesehatan khususnya gizi ibu dan balita yang masih rendah.

Berdasarkan hasil komunikasinya dengan masyarakat angka kekurangkan gizi balita terutama di Pedesaan masih menjadi momok. Untuk itu Wabup menekankan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai koordinator Desa untuk bekerjasama dengan PKK menuntaskan masalah itu.

"Pada Kecamatan dan Desa gunakan dana yang ada dan akal, masak hanya untuk memberikan bubur meningkatkan gizi balita desa tidak ada dana, inikan tanggungjawab kita," ungkap Wabup.

Selanjutnya masalah Pendikan dimana Meranti belum memiliki sekolah Negeri yang unggul baik SD, SMP maupun setingkat SMU, Yang paling penting sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah masalah pemberdayaan ekonomi.

"Program pemberdayaan ekonomi ini sangat prinsip karena akan berdampak pada kesehatan dan pendidikan, jika ekonomi membaik kesehatan dan pendidikan otomatis baik begitu sebaliknya," jelas Wabup.

Dan terakhir adalah masalah Aksesbilitas daerah jalan poros dan jembatan dalam rangka membuka isolasi daerah.

Dihadapan seluruh Kepala OPD yang hadir Wabup menekankan penggunaan dana APBD Meranti dalam melaksanakan program Pembangunan, hendaknya menjadi pilihan terakhir. Yang terpenting menurutnya bagaimana OPD dapat meraih dana Pusat dan Provinsi yang jika ditotal berjumlah ribuan Triliun.

"Untuk menjalankan program pembangunan jangan semata-mata mengharapkan dana APBD, tapi jadikan APBD Meranti ini sebagai cadangan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengejar dana APBN dan APBD Provinsi yang pada dasarnya milik daerah," ujar Wabup.

Menurut Wabup jika mengacu pada posisi Meranti yang berada di perbatasan, potensi meraih dana APBD Provinsi dan Pusat sangat besar karena merupakan Lokasi Prioritas Pembangunan Nasional, dan masuk dalam program Pulau terluar.

"Ini merupakan pintu lebar bagi kita untuk meraih dana Pusat, oleh karena itu saya minta OPD membuat perencanaan yang matang untuk diusulkan karena kuncinya ada pada kita didaerah," ucap Wabup.

Artinya jika Meranti tidak rajin dan serius meminta bisa saja Privinsi dan pusat mengganggap Meranti tidak butuh. Wabup H. Said Hasyim kejadian tahun-tahun sebelumnya berulang dimana sebagai Kabupaten terluar dengan angka kemiskinan tertinggi Meranti justru mendapat alokasi dana APBD Provinsi paling kecil.

Wabup juga berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk serius memperhatikan Meranti, salah satunya sering turun kedaerah agar mengetahui kondisi real dilapangan, dengan begitu Meranti tidak seperti Kabupaten yang bak dianak tirikan dengan alokasi dana APBD paling kecil dibanding Kabupaten lainnya di RiAU.(rlc)


Berita Lainnya :
  • Bawaslu Inhu Pastikan 68.000 Lebih Surat Suara Dapil 4 Tidak Dapat Dipakai
  • Tabrakan, Ketua KPU Inhil Dilarikan ke Awal Bros
  • Kisah Alfedri, Si Penjala Ikan hingga menjadi Bupati Kabupaten Siak
  • Sekda Meranti : Prestasi Sepak Bola Harus Ada Peningkatan
  • Muslimawati Minta PKK Kampar Desa Proaktif Jalankan Program
  • Pemda Meranti Ikuti Rakor, Bahas Isu-isu Aktual
  • Sekda Kampar Hadiri Rakor dengan Gubri dan Forkopimda Riau
  • Alfedri Laporkan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019
  • Sekda Kampar Laporkan Kondisi Jalan Lingkar ke Gubri
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan