Pekanbaru (Bidikonline.com) - Untuk kali pertama setelah dilantik, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan pidato didepan rapat paripurna DPRD Riau, Senin 11/03/19). Dalam sambutannya, Gubri masa bhakti 2019 - 2024 ini, mengatakan akan tetap melanjutkan dan program pembangunan pro masyarakat yang telah dirintis oleh para pendahulu.
Mengawali sambutannya, Gubri menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau yang memberikan kepercayaan kepada mereka berdua (Syamsuar - Edy Natar Nasution, red) untuk mengemban amanah 5 tahun kedepan dalam memimpin negeri Melayu.
"Tentunya tidak mudah bagi kami karena besarnya harapan masyarakat yang dititipkan kepada kami semasa kampanye untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Namun kami percaya permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat Riau", ucapnya.
Syamsuar mengatakan, kepemimpinan 2019 - 2024 ini merupakan periode keempat atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau.
Oleh karena itu, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau, pihaknya akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program pembangunan pro masyarakat yang telah dirintis oleh para pendahulu.
Beberapa permasalahan pembangunan Provinsi Riau yang dihadapi saat ini ucap Gubri, diantaranya kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia antar Kabupaten/Kota, rendahnya IPM, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.
Permasalahan lainnya ucap Gubri, rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat. Ia mencontohkan, pada tahun 2017, panjang jalan provinsi 2.799 Km dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18%.
Hal ini sambung Gubri, belum sesuai dengan parameter kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas provinsi Riau. Oleh karena itu, perlu penambahan panjang jalan dalam mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah.
Masalah lain kata Gubri, terbatasnya akses air bersih, belum terkelolanya limbah dengan baik, elektrifikasi. Ia mengatakan, dari 1.859 desa/kelurahan di Provinsi Riau, masih ada 74 desa yang belum teraliri listrik.
Selain itu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), terendah di Pulau Sumatera dan masuk dalam kategori sangat kurang.
Selain itu, degradasi dan deforestrasi hutan lahan gambut cukup tinggi, termasuk perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut serta okupasi kawasan konservasi. Dimana lokasinya berada dalam empat (4) daerah aliran sungai (DAS) utama yaitu DAS Siak, Rokan, Indragiri dan Kampar. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya status mutu air.
Persoalan lain yang dihadapi Riau saat ini adalah abrasi terutama di Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang dan Pulau Rupat dan permasalahan tapal batas antar Kabupaten/Kota yang masih belum terselesaikan.
Di bidang ekonomi sebut Gubri, Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan.
Tahun 2011 sebesar 5,57% turun menjadi 2,71% pada tahun 2017. Dari tahun 2012 ke tahun 2017 terjadi pergeseran ekonomi dari pertambangan dan penggalian ke sektor industri pengolahan. Pergeseran ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas, sehingga minat investasi pada sektor migas mengalami penurunan.
"Nilai PDRB harga konstan provinsi Riau menempati nomor 6 secara nasional. Namun tingkat pertumbuhannya berada pada posisi terbawah, yaitu nomor 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu hal ini akan menjadi perhatian serius bagi kami dalam peningkatan ekonomi Riau", ujarnya.
Gubri juga mengatakan, tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5% yaitu 7,41% atau 514.620 jiwa. Persentase miskin tinggi terdapat pada sub sektor perkebunan. Adapun kabupaten/kota yang berada diatas tingkat kemiskinan yakni, Kabupaten Kepulauan Meranti (28,99%), Rokan Hulu (10,91%), Pelalawan (10,25%), Kuantan Singingi (9,97%), Kampar (8,02%) dan Kabupaten Rokan Hilir (7,88%).
Di bidang pangan kata Gubri, juga belum optimal. Hal ini terlihat dari produksi beras tahun 2013-2017 menurun sebesar 3,65% per tahun. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi beras dari tahun 2013 - 2017 tumbuh 1,38%/tahun. Tahun 2017 produksi beras Riau hanya 33% dari kebutuhan. Konsumsi beras Riau dan rasio ini memiliki penurunan sebesar 5,74% per tahun.
Masalah lain yakni, pengelolaan potensi budaya Melayu dan Pariwisata, belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN.
Didepan Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD serta hadirin, Gubri mengungkapkan permasalahan yang telah dirumuskan dan janji politik saat kampanye lalu, maka Visi Gubenur dan Wakil Gubenur Riau tahun 2019-2024, “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”.
Ia mengatakan, ukuran keberhasilan pencapaian visi tersebut terpotret dari daya saing, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, SDM, tingkat kesejahteraan, berintegritas dan berprestasi di bidang keagamaan.
Sementara arah kebijakan antara lain, peningkatan kualitas SDM melalui Perda Wajib Belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan, UMKM.
kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dan peningkatan Infrastruktur.
Sedangkan arah kebijakan yakni, meningkatkan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati dalam upaya memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis.
Di akhir sambutannya Gubri mengatakan, untuk mewujudkan ini semua, dibutuhkan kerja keras (ikhtiar) yang diiringi dengan Do’a dan optimisme yang tinggi, serta dukungan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau.
Sementara itu rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati itu antara lain, Danrem 031 WB, Kapolda Riau, Kajati Riau, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati/Walikota se Provinsi Riau, para Rektor PT, tokoh masyarakat dan ratusan undangan lainnya. (adv)
