Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pengawasan dan penelitian faktual terhadap potensi warga negara asing (WNA) terdaftar d...[read more] "> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pengawasan dan penelitian faktual terhadap potensi warga negara asing (WNA) terdaftar d" />
Rabu, 20 Maret 2019
Follow Us:
21:13 WIB - Bawaslu Inhu Pastikan 68.000 Lebih Surat Suara Dapil 4 Tidak Dapat Dipakai | 21:13 WIB - Tabrakan, Ketua KPU Inhil Dilarikan ke Awal Bros | 21:13 WIB - Kisah Alfedri, Si Penjala Ikan hingga menjadi Bupati Kabupaten Siak | 21:13 WIB - Sekda Meranti : Prestasi Sepak Bola Harus Ada Peningkatan | 21:13 WIB - Muslimawati Minta PKK Kampar Desa Proaktif Jalankan Program | 21:13 WIB - Pemda Meranti Ikuti Rakor, Bahas Isu-isu Aktual
/ Politik / Temuan Bawaslu, 158 WNA Masuk DPT di 15 Provinsi, Ini Rinciannya /
Temuan Bawaslu, 158 WNA Masuk DPT di 15 Provinsi, Ini Rinciannya
Jumat, 08 Maret 2019 - 22:12:59 WIB

JAKARTA  (Bidikonline.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pengawasan dan penelitian faktual terhadap potensi warga negara asing (WNA) terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dalam pengawasan dan penelitian faktual itu, Bawaslu menemukan ada 158 WNA tercatat dalam (DPT).

Dikutip dari liputan6.com, 158 WNA yang masuk DPT tersebut tersebar di 15 provinsi, dengan rincian: 36 orang di Provinsi Bali, 7 orang di Banten, 10 orang di Yogyakarta, 1 orang di Jakarta, 1 orang di Jambi, 29 orang di Jawa Barat, 18 orang di Jawa Tengah, 37 orang di Jawa Timur, 2 orang di Kalimantan Barat, 1 orang di Bangka Belitung, dan 1 orang di Lampung.

Selanjutnya, 6 orang di Nusa Tenggara Barat, 2 orang di Sulawesi Utara, 6 orang di Sumatera Barat dan 1 orang di Sulawesi Tengah.

Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan terdaftarnya WNA dalam DPT karena proses pencocokan dan penelitian (coklit) KPU tidak dilakukan dengan mendatangi langsung rumah ke rumah.

''Kajian Bawaslu menunjukkan, dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas Pemilu, 1 hingga 2 rumah saat coklit tidak didatangi oleh petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan,'' ujar Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/3/2019)

Afifuddin mengaku belum mencocokkan temuannya soal data WNA dengan KPU. Bawaslu bersama Kemendagri dan KPU baru akan melakukan koordinasi dan evaluasi siang ini.

Kata Afifuddin, Bawaslu bakal meminta KPU mengevaluasi coklit DPT. Karena data kependudukan pemilih dari Kemendagri (DP4) menjadi pertimbangan verifikasi faktual.

''Jika pencocokan penelitian ini berjalan dengan baik, maka yang begini juga akan hilang. pasti yang namanya coklit data begini ada melesetnya, yang kita tekankan adalah upaya pembersihan DPT bermasalah dan tidak memenuhi syarat,'' ucap dia. (grc)


Berita Lainnya :
  • Bawaslu Inhu Pastikan 68.000 Lebih Surat Suara Dapil 4 Tidak Dapat Dipakai
  • Tabrakan, Ketua KPU Inhil Dilarikan ke Awal Bros
  • Kisah Alfedri, Si Penjala Ikan hingga menjadi Bupati Kabupaten Siak
  • Sekda Meranti : Prestasi Sepak Bola Harus Ada Peningkatan
  • Muslimawati Minta PKK Kampar Desa Proaktif Jalankan Program
  • Pemda Meranti Ikuti Rakor, Bahas Isu-isu Aktual
  • Sekda Kampar Hadiri Rakor dengan Gubri dan Forkopimda Riau
  • Alfedri Laporkan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019
  • Sekda Kampar Laporkan Kondisi Jalan Lingkar ke Gubri
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan