Kepolisian Resort Surakarta, Jawa Tengah menetapkan Ketua Presiden Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka dugaan pelanggaran ...[read more] "> Kepolisian Resort Surakarta, Jawa Tengah menetapkan Ketua Presiden Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka dugaan pelanggaran " />
Senin, 18 Februari 2019
Follow Us:
09:11 WIB - Perpani Siak Raih 12 Medali di Wirabraja Open 2019 | 09:11 WIB - YFMM Berbagi Kebaikan dalam Program Sedekah Ayat dari Selat ke Selat | 09:11 WIB - Curhatan Ani Yudhoyono: Kali ini saya yang dipilih | 09:11 WIB - Oknum Pejabat Biro Sekertariat PTPN III Resmi Jadi Tersangka | 09:11 WIB - Pemkab Inhu Percayakan Transaksi Non Tunai Kepada Bank Riau Kepri | 09:11 WIB - Polres Pelalawan Sosialisasi Acara Milenial Road Safety Festival di CFD
/ Hukum / Bela Habis-habisan Ketua PA 212 /
Bela Habis-habisan Ketua PA 212
Selasa, 12 Februari 2019 - 20:45:20 WIB
JAKARTA (Bidikonline.com) - Kepolisian Resort Surakarta, Jawa Tengah menetapkan Ketua Presiden Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka dugaan pelanggaran jadwal kampanye Pilpres 2019. Slamet dijerat dengan pasal kampanye di luar jadwal. Hal itu karena dia berorasi soal 2019 Ganti Presiden ketika Tablig Akbar 212 Solo Raya pada 13 Januari lalu.

Penetapan tersangka terhadap Slamet menuai kritik dari Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani. Dia menilai kasus itu karena ketua PA 212 berada dalam barisan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

“Sekarang sudah mulai bahwa orang-orang yang berpotensi mendulang suara di lingkaran BPN mulai digerus satu per satu. Ada Ahmad Dhani, sekarang Slamet Ma’arif, mungkin nanti siapa dan seterusnya,” ucap Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/2).

Penetapan tersangka terhadap Slamet menuai kritik dari Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani. Dia menilai kasus itu karena ketua PA 212 berada dalam barisan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

“Sekarang sudah mulai bahwa orang-orang yang berpotensi mendulang suara di lingkaran BPN mulai digerus satu per satu. Ada Ahmad Dhani, sekarang Slamet Ma’arif, mungkin nanti siapa dan seterusnya,” ucap Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/2).

Perlakuan aparat penegak hukum terhadap wakil ketua BPN itu menurutnya berbeda dengan orang-orang yang berada di barisan penguasa. Padahal sudah banyak laporan ke polisi dari pihak BPN.

“Sementara mereka sepertinya timnya baik-baik, bersih-bersih tidak ada kesalahan. Laporan kami juga diangap tidak ada bukti hukum, sehingga tidak perlu dipanggil-panggil, dimintai keterangan,” kata Muzani.

Wakil Ketua MPR itu menyebut sejumlah laporan yang tidak digubris polisi. Salah satunya soal pengancaman terhadap Waketum Gerindra Fadli Zon. Setidaknya ada 8 laporan polisi yang dibuat pimpinan DPR itu.

“Banyak sekali laporan-laporan kami, tapi sepertinya tak pernah dianggap cukup bukti. Tapi kita yang dilaporkan, cukup bukti. (Ini) bukan ketimpangan lagi, itu namanya (hukum) berat sebelah,” jelasnya.



Berita Lainnya :
  • Perpani Siak Raih 12 Medali di Wirabraja Open 2019
  • YFMM Berbagi Kebaikan dalam Program Sedekah Ayat dari Selat ke Selat
  • Curhatan Ani Yudhoyono: Kali ini saya yang dipilih
  • Oknum Pejabat Biro Sekertariat PTPN III Resmi Jadi Tersangka
  • Pemkab Inhu Percayakan Transaksi Non Tunai Kepada Bank Riau Kepri
  • Polres Pelalawan Sosialisasi Acara Milenial Road Safety Festival di CFD
  • Ledakan di Dekat Lokasi Nobar Pendukung Capres-Cawapres
  • Warga Temukan Mayat Mangapung di Sungai Siak
  • Kadisdikbud Rohil Sosialisasi Pembinaan Sekolah Adiwiyata SMPN 1 Bangko
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan