PASIRPANGARAIAN (Bidikonline.com) - Pleno perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam akan digelar bersama Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Pleno bersama Panitia Pilkades Kabupaten Rohul dilakukan karena pleno perhitungan suara Pilkades Bonai baru bisa dilaksanakan Selasa (29/1/2019), atau sudah melewati proses tahapan pleno Pilkades serentak gelombang II (dua) tahun 2018 yang sudah berakhir 25 Januari 2019.

‎Dampak adanya sengketa Pilkades Bonai, sampai-sampai calon petahana M. Rais tidak harus dilantik di pelantikan Kades tahap dua di waktu yang belum ditentukan oleh Pemkab Rohul.

Kepala Dinas PMPD Rohul Irpan Rido, melalui Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan Nuril Anwar, mengaku pleno perhitungan suara Pilkades Bonai di aula Kantor Camat Bonai Darussalam, Selasa lalu (29/1/2019), sudah di luar tahapan Pilkades serentak gelombang dua.

"Untuk pleno akan dilaksanakan bersama Panitia Pilkades kabupaten, tapi waktunya belum tahu. Panitia Pilkades Bonai sendiri sudah koordinasi," jelas Nuril kepada riauterkinicom, Kamis (31/1/2019).

Nuril mengatakan pleno perhitungan suara Pilkades Bonai dilaksanakan di tingkat kabupaten agar cepat selesai, dan Kades terpilih segera dilantik.

Ditanya terkait dugaan pungutan liar atau Pungli saat proses pendaftaran calon Kades oleh Panitia Pilkades Bonai sebesar Rp 20 juta dan uang lain, Nuril mengakui Dinas PMPD Rohul sudah mensosialisaikan kepada seluruh Panitia Pilkades.

Selain telah disosialisasikan, Nuril mengatakan setiap Panitia Pilkades juga serharusnya sudah mengetahui petunjuk teknis‎, bahwa anggaran Pilkades serentak gelombang dua sudah ditanggung sepenuhnya dalam APBD Rohul 2018.***