PEKANBARU (Bidikonline.com) – Ratusan miliar anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) untuk pekerjaan Prevervasi Rekonstruksi Jalan Simpang Lago- Simpang Buatan. Buatan–Siak Sri Indrapura-Mengkapan /Buton (MYC/KI) tahun 2018-2019 dirahasiakan. Berdalih tanggung jawab kontraktor, pekerjaan berlangsung tanpa pengawasan
Bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) disinyalir ratusan miliar dana yang diperuntukan pada pekerjaan Prevervasi Rekonstruksi Jalan Simpang Lago- Simpang Buatan. Buatan –Siak Sri Indrapura-Mengkapan /Buton (MYC/KI) tahun 2018-2019 dirahasiakan.
Dari investigasi media, kegiatan ruas Jalan Simpang Lago Buton seperti pekerjaan jembatan 2 unit, pekerjaan pecing dan penimbunan jalan yang mempergunakan sejumlah alat alat berat, hingga saat ini kegiatan sedang berlangsung pekerjaan.
Namun pengawas lapangan dari kementrian PUPR (satker wilayah 2 ) disinyalir tidak ada, menurut salah seorang pekerja yang diwawancarai dilokasi kegiatan, bahwa pengawas dari PUPR jarang sekali mengawasi kegiatan dilapangan.
Dalam pekerjaan tersebut, beberapa item pekerjaan jenis pekerjaan tapi tidak ditemukan plang naman proyek alias dirahasiakan, kecuali di dekat kegiatan pembangunan jembatan senilai kurang lebih 13 miliar.
Ironisnya, proyek APBN yang mencapai ratusan miliar ini disinyalir tidak mengunakan tenaga ahli dari kontraktor pelaksana, hal ini terungkap dari pekerja dilapangan, dimana menurut sumber mereka bekerja (buruh-red) seperti biasa saja tanpa pengawasan dari tenaga ahli yang disediakan.
Akibatnya, pekerjaan pecing yang dibiarkan begitu saja, kerab terjadi kecelakaan bagi pengguna jalan, seperti pada ruas jalan di desa Dayung, hal ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan.
Menutut pejabat pembuat komitmen 05, Onggung Panjaitan melalui balasan surat konfirmasi tanggal 6 Desember 2018 menjawab bahwa pekerjaan tersebut merupakan Prevervasi Rekonstruksi Jalan Simpang Lago- Simpang Buatan. Buatan – Siak Sri Indrapura-Mengkapan /Buton (MYC/KI) tahun 2018-2019 (Tahun Jamak) seperti kegiatan yang sedang berjalan.
Dimana menurut Onggung Panjaitan, sepanjang masa pelaksanaan, Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi bertanggung jawab terhadap kelancaran fungsional jalan serta bekerja sesuai sertifikasi teknis yang berlaku, sehingga perbaikan jalan yang rusak pada daerah pemeliharaan segera ditindaklanjuti penyedia jasa untuk menghindari terjadinya kemacatan bagi pengguna jalan, pelaksanaan tersebut .
Dan dalam surat basalan Onggun membantah bahwa pengawas dari PUPR jarang sekali mengawasi kegiatan dilapangan karna menurutnya (Onggun-red) konsultan pengawas PT. Wasitan Konsultan Pembangunan KSO PT. Bintang Inti Rekatama, setiap hari berada dilapangan untuk mengarahkan pekerjaan.
Aktifis LSM Forun Sosial Konstruksi Indonesia, Onas yang turun bersama wartawan dilapangan merasa heran pernyataan PPK 05, Onggung Panjaitan, karena dari hasil infestigasi lapangan, pekerja jelas mengakui pihak pengawas pekerjaan umun dan perumahan rakyat (PUPR) melalui satker wilayah 2 Riau jarang kelapangan, begitu juga konsultan pengawas tidak berada ditempat, kita dari LSM minta agar pihak kementrian PUPR melalui dirjen Bina Marga bisa meninjau ulang keberadaan Satker dan PPK pada kegiatan tersebut, karena proyek itu merupakan proyek stategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (nzr)
