Jakarta - Survei LSI Denny JA menyatakan kasus korupsi e-KTP Setya Novanto berdampak terhadap elektabilitas dan wibawa Partai Golkar. Golkar menyatakan terus bebenah dan memperkuat internal partai.

"Banyak faktor yang mempengaruhinya karena hal itu bagian dari dinamika naik turunnya elektabilitas partai kami dalam beberapa tahun terakhir ini. Kami diterpa dengan berbagai kasus hukum yang terjadi dengan beberapa kader kami. Kami terus membenahi dan berkonsolidasi internal partai," kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (2/11/2018).

Ace menyebut hasil survei itu menjadi bahan evaluasi bagi Golkar. Dia mengatakan Golkar akan terus berjuang untuk memenangkan Pileg 2019.

"Hasil survei Denny JA memotret 10 Provinsi. Masih ada 24 Provinsi lain yang belum disurvei. Belum lagi kita bicara soal konversi setiap daerah pemilihan dengan perolehan kursi. Kami berusaha untuk terus berjuang melalui para calon legislatif di berbagai tingkatan untuk memenangkan Pileg 2019 ini," ujarnya.

Isu kasus Setya Novanto disebut memengaruhi elektabilitas Partai Golkar. Pernyataan bahwa Novanto mengalami benjol sebesar bakpao dalam drama kasus korupsi e-KTP telah menurunkan wibawa partai berlambang pohon beringin itu mengingat, saat kejadian, Novanto masih aktif sebagai Ketum Golkar.

"Golkar terkena 'efek bakpao'. Kasus Setya Novanto yang puncaknya menabrak tiang listrik dan diklaim benjol sebesar bakpao. Kasus tersebut cukup menurunkan wibawa Golkar," kata peneliti LSI Denny JA Adjie Alfarabie dalam paparan survei 'Pertarungan Partai Politik di 10 Provinsi Terbesar', Jumat (2/11).

Berdasarkan survei, PDIP jadi juara atau menang paling banyak, yakni di 5 provinsi (Sumut, Sumsel, Lampung, DKI, Jateng). Gerindra di tempat kedua dengan memenangi 3 provinsi (Riau, Banten, Jawa Barat). Golkar di posisi ketiga dengan memenangi 1 provinsi saja, yakni Sulawesi Selatan.

Golkar tak memenangi elektabilitas di 10 provinsi besar karena dinilai tak punya daya dongkrak, seperti PDIP dan Gerindra. Sebagaimana diketahui, PDIP punya Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi capres. Partai Gerindra punya Prabowo Subianto, yang juga menjadi capres. Namun Golkar tidak punya, kecuali menjadi pendukung Jokowi.***)