Bidikonline.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan hingga saat ini 26 provinsi telah menyampaikan laporan soal ...[read more] "> Bidikonline.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan hingga saat ini 26 provinsi telah menyampaikan laporan soal " />
Selasa, 20 November 2018
Follow Us:
Kamis, 15 November 2018 - 21:02 WIB
Ketum Demokrat Bicara Lewat Twiter
Kamis, 15 November 2018 - 19:55 WIB
Pj Kades Orahua Aronasokhi Ndruru di Laporkan
Selasa, 13 November 2018 - 21:01 WIB
PKK Sangat Berperan Aktif
21:01 WIB - Empat PAW Anggota DPRD Pekanbaru, Resmi Dilantik | 21:01 WIB - Polisi Terjunkan Penyelam | 21:01 WIB - Ronaldo-Georgina Bertunangan | 21:01 WIB - Ketum Demokrat Bicara Lewat Twiter | 21:01 WIB - Sekda Bustami Serahkan Penghargaan | 21:01 WIB - Pj Kades Orahua Aronasokhi Ndruru di Laporkan
/ Nasional / 26 Provinsi Sudah Laporkan Penetapan UMP 2019 /
Menaker
26 Provinsi Sudah Laporkan Penetapan UMP 2019
Jumat, 02 November 2018 - 19:38:51 WIB
Bidikonline.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan hingga saat ini 26 provinsi telah menyampaikan laporan soal penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2019. Sementara 8 provinsi lainnya belum melapor meski telah mengumumkan besaran UMP.

"Sebanyak 26 Provinsi sudah mengumumkan dan menyampaikan laporannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan," kata Menaker Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat (2/11/2018).

Usai mengikuti rakor tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Jakarta, Hanif menjelaskan kenaikan UMP tahun 2019 memperhitungkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 8,03% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kenaikan UMP berdasarkan PP 78 merupakan wujud upaya maksimal pemerintah dalam memberikan rasa win-win diantara semua pihak yaitu pekerja, pengusaha dan calon pekerja," kata Hanif.

Menurutnya, angka kenaikan UMP yang terprediksi akan membuat pengusaha dan dunia usaha dimudahkan menyusun rencana keuangan perusahaan.

"Sebab jika kenaikan upah tiba tiba melejit tanpa terkontrol dengan baik, maka akan berdampak pada PHK dan sebagainya. Jadi win-win bagi dunia usaha," jelasnya.

Selain itu kenaikan UMP 2019 juga dikatakan menjadi win-win bagi dunia pekerja karena mereka akan memiliki kenaikan signifikan berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi sebagai instrumen untuk menghitung kenaikan upah.

"Pekerja tak usah capai dan repot-repot, tak usah ribut, demo panas-panasan. Upahnya dijamin naik dan naiknya juga signifikan," katanya.

Sementara untuk para pencari kerja, Hanif mengatakan, mereka tidak memperoleh pekerjaan karena lapangan pekerjaannya menyempit akibat upah terlalu tinggi. Untuk itu kenaikan upah jangan sampai menghambat industri dalam membuka lowongan pekerjaan.

"Ini artinya kenaikan upah jangan sampai menghambat mereka yang sedang mencari kerja. Ini harus diperhatikan pemerintah, " katanya

Dari 26 provinsi yang telah menyampaikan laporan tentang besaran UMP telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara 8 provinsi yang belum menyampaikan laporan, Hanif menduga laporannya belum mendapat tandatangan gubernur meski sudah diumumkan. ***)


Berita Lainnya :
  • Empat PAW Anggota DPRD Pekanbaru, Resmi Dilantik
  • Polisi Terjunkan Penyelam
  • Ronaldo-Georgina Bertunangan
  • Ketum Demokrat Bicara Lewat Twiter
  • Sekda Bustami Serahkan Penghargaan
  • Pj Kades Orahua Aronasokhi Ndruru di Laporkan
  • PKK Sangat Berperan Aktif
  • Syamsuar Kejutkan Puskesmas Sei Apit
  • Aparat Penegak Hukum Tutup Mata
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan