PEKANBARU - Enam kepala daerah yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Riau, terkait keikutsertaannya dalam dekl...[read more] "> PEKANBARU - Enam kepala daerah yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Riau, terkait keikutsertaannya dalam dekl" />
Jum'at, 22 Maret 2019
Follow Us:
20:22 WIB - Diduga Tanpa Izin Aktivitas Batching Plant Menganggu Proses Mengajar Dan Belajar | 20:22 WIB - Jelang Pemilu 2019, Polres Nias Selatan gelar Operasi Mantap Brata Toba 2018 | 20:22 WIB - Cegah Karhutla, Kodim 0314 Inhil Bersama Masyarakat Gelar Doa Bersama Minta Hujan | 20:22 WIB - Pejuang Subuh Tembilahan Silaturahmi ke Kediaman Bupati HM Wardan | 20:22 WIB - Bupati Imbau Lapor SPT Melalui e-filing | 20:22 WIB - Wagubri Edy Nasution Kumpulkan Kasatpol PP Kabupaten dan Kota di Riau
/ Riau / Kepala Daerah Abaikan Panggilan Bawaslu /
Terkait Deklarasi Jokowi
Kepala Daerah Abaikan Panggilan Bawaslu
Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:02:21 WIB
PEKANBARU - Enam kepala daerah yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Riau, terkait keikutsertaannya dalam deklarasi Pro Jokowi hari ini, Kamis, (18/10/2018) tidak satupun yang hadir. Hal itu dibenarkan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan yang mengatakan, hingga pukul 18.00 WIB yang seharusnya menjadi akhir pemeriksaan, 3 kepala daerah telah mengkonfirmasi ketidakhadirannya, dan 3 lainnya tanpa keterangan.

"Hari ini tidak ada juga yang datang, dan tadi ada 3 yang mengkonfirmasi dan minta jadwal ulang, yakni Bupati Rohil, Bupati Kuansing dan Walikota Dumai," ujarnya.

Sementara itu, terhitung hari Rabu (17/10) kemarin, tidak seorang kepala daerah pun memenuhi pangilan Bawaslu Riau dari 11 kepala daerah yang ikut deklarasi Pro Jokowi.

Terkait hal itu, Rusidi mengatakan pihaknya akan menyusun jadwal untuk kedua kalinya setelah menyesuaikan dengan waktu 11 kepala daerah tersebut. Hal itu sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran.

"Kemungkinan kita jadwalkan ulang pemanggilan, karena kita diberi kewenangan itu sesuai Perbawaslu nomor 7, dimana kita bisa memanggil dua kali. Jika kedua kalinya tetap tidak hadir, kita akan meminta pendapat ahli tentang Tata Negara dan konsultasi dengan Ombudsman," ujarnya.

"Kepada mereka kita konsultasi apakah ada pelanggaran administrasi terkait kepala daerah yang mengatasnamakan bupati/walikota dalam pelaksanaan deklarasi tersebut," pungkasnya. ***


Berita Lainnya :
  • Diduga Tanpa Izin Aktivitas Batching Plant Menganggu Proses Mengajar Dan Belajar
  • Jelang Pemilu 2019, Polres Nias Selatan gelar Operasi Mantap Brata Toba 2018
  • Cegah Karhutla, Kodim 0314 Inhil Bersama Masyarakat Gelar Doa Bersama Minta Hujan
  • Pejuang Subuh Tembilahan Silaturahmi ke Kediaman Bupati HM Wardan
  • Bupati Imbau Lapor SPT Melalui e-filing
  • Wagubri Edy Nasution Kumpulkan Kasatpol PP Kabupaten dan Kota di Riau
  • Camat Tampan Mantapkan Program PMB-RW
  • Dispusip Gelar Workshop Storytelling Bersama Kak Agus
  • Pemko Pekanbaru Minta Diskes Gesa Akreditasi RSD Madani
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan