Nusa Dua - Pemerintah mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu yang ditempuh adalah melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Pada hari pertama gelaran IMF-World Bank (WB) telah ditandatangani komitmen pembiayaan oleh beberapa BUMN di bawah Kementerian Keuangan dalam mendukung proyek KPBU.
"Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat acara Creative and Inovative Financing, Showcasing Indonesian Model, Bali, Senin (8/10/2018).
Baca juga: Pertemuan IMF-World Bank: Diajukan SBY, Diwujudkan Jokowi
Sri Mulyani menyampaikan pembiayaan yang inovatif dan kreatif menitikberatkan pada upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN. Hal tersebut bertujuan agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor/pihak di luar pemerintah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Dalam acara tersebut dilakukan juga penandatangan dan peluncuran beberapa proyek pembiayaan, antara lain dua proyek di bawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pertama, Fasilitas Pembiayaan UKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya. Kedua, Agreement Signing antara Eximbank dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Financing Support of Construction Business in Africa through National Interest Account Program (NIA).
Selain itu ada proyek di bawah PT Indonesia Infrastructure Finance, yaitu Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk - PT Acset Indonesia Tbk - PT Adhikarya (Persero) Tbk untuk Toll JORR III Cikunir- Ulujami.
BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan Value for Money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menambahkan selama ini tugas Kementerian PUPR untuk belanja infrastruktur kalau hanya memakai APBN tidak akan cukup.
"Untuk belanja jalan tol sudah Rp 360 triliun, dengan pembiayaan alternatif kita bisa mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program yang dicanangkan bersama," kata Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyampaikan KPBU memiliki keunggulan yaitu menjaga governance (transparan, akuntabel dan mempertimbangkan risiko).
"Dengan KPBU kita bisa mengakses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan kita," ujar dia.
Berikut rincian proyek KPBU yang ditandatangi oleh beberapa BUMN di bawah Kementerian Keuangan:
1. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), penandatangan Head of agreement (HoA) proyek KPBU SPAM Semarang Berat. Ada juga SMI berperan sebagai lead transaction advisor pada peluncuran proyek satelit multifungsi.
2. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) melakukan penyerahan permohonan penjaminan proyek KPBU jalan nasional non-tol dan jalan tol, dan penyerahan persetujuan penjaminan proyek KPBU kereta api Makassar-Parepare dan permohonan penjaminan proyek KPBU perhubungan Udara, Laut, dan Darat.
3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Eximbank) melakukan penandatangan fasilitas pembiayaan UK ekspor kepada PT Gama Ista Raya, dan penandatanganan kesepakatan antara Indonesia Eximbank dengan PT Wijaya Karya dalam financing support of construction business in Africa throught national interset account program.
4. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangni nota kesepahaman dengan konsorsium Cikunir-Ulujami yang terdiri dari PT Nusantara Infrastructure Tbk, PT Acset Indonusa tbk, dan PT Adhi Karya dalam memberikan dukungan pembiayaan prakarsa pengusahaan jalan tol untuk wilayah Cikunir-Ulujami menjadi JORR III. ***)
