Tembilahan (Bidikonline_) - Lagi-lagi, Pemkab Inhil terlambat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjaw...[read more] "> Tembilahan (Bidikonline_) - Lagi-lagi, Pemkab Inhil terlambat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjaw" />
Selasa, 23 April 2019
Follow Us:
Senin, 22 April 2019 - 17:38 WIB
Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP
Senin, 22 April 2019 - 17:36 WIB
DPP Rutin Uji Tera SPBU
Senin, 22 April 2019 - 17:33 WIB
Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan
17:33 WIB - Sambut Ramadan, Pemko Bagikan 1.000 Kain Sarung | 17:33 WIB - KTP el Belum Cetak, Warga Diimbau Datang ke Disdukcapil | 17:33 WIB - Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP | 17:33 WIB - DPP Rutin Uji Tera SPBU | 17:33 WIB - Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan | 17:33 WIB - 30.616 Siswa SMP di Pekanbaru Ikut UN
/ Nasional / Ketua Dewan Pers: Jika Tak Ingin Kena UU ITE, Jangan Share Berita ke Medsos /
Rakernas III SMSI,
Ketua Dewan Pers: Jika Tak Ingin Kena UU ITE, Jangan Share Berita ke Medsos
Jumat, 27 Juli 2018 - 09:26:06 WIB
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo
TERKAIT:
Jakarta (Bidikonline) - Ketua Dewan Pers, Josep Adi Prasetyo mengingatkan media pers agar tetap bekerja dalam koridor Undang-undang No 40 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika keluar dari kedua hal itu, siap-siap dikenakan UU lainnya termasuk UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Demikian disampaikannya saat tampil sebagai pembicara pada Rakernas III Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, Kamis (26/7/2018). Sebelum ketua dewan pers, juga tampil sebagai pembicara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

''Jadi jangan share berita ke medsos seperti facebook jika tidak mampu menonaktifkan komentar. Karena jika ada komentar yang melanggar UU Pers, media tersebut tidak akan bisa menggunakan UU Pers, melainkan UU ITE,'' tegas Stanlye, panggilan akrab Josep Adi Prasetyo.

Dijelaskannya, Dewan Pers berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada berita. Karena itu, insan pers juga harus ikut andil ke arah tersebut agar pers bermartabat.

''Kita juga berupaya mengembalikan ototitas kebenaran faktual media arus utama, salah satunya dengan tidak menshare berita ke medsos,'' ulasnya.

Dikatakan, jika komentar pada medsos tidak dinonaktifkan, maka awak media harus melakukan ''razia'' komentar dan jika ketemu komentar yang melanggar perundang-undangan harus segera dihapus. Karena komentar mengenai berita yang dishare itu, baik di beranda maupun fanpage bukanlah produk jurnalistik.

Dengan berbagai upaya itu, tambahnya, Dewan Pers dan insan pers berharap bisa mngembalikan kepercayaan masyarakat kepada profesi jurnalis.

Pada kesempatan itu Stanley juga mengingatkan para wartawan untuk menjadi ''mahasiswa seumur hidup'' artinya wartawan itu selalu harus mengupgrade ilmu dan pengetahuan sesuai perkembangan zaman dan masyarakatnya termasuk dalam wilayah liputannya. (grc)




Berita Lainnya :
  • Sambut Ramadan, Pemko Bagikan 1.000 Kain Sarung
  • KTP el Belum Cetak, Warga Diimbau Datang ke Disdukcapil
  • Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP
  • DPP Rutin Uji Tera SPBU
  • Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan
  • 30.616 Siswa SMP di Pekanbaru Ikut UN
  • DPP Pekanbaru Minta Bantuan Satpol PP
  • Camat Tenayan Raya Resmikan Destinasi Wisata Edukasi
  • Wali Kota Hadiri Pelantikan SAPMA PP Kota Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan