Tembilahan (Bidikonline_) - Lagi-lagi, Pemkab Inhil terlambat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjaw...[read more] "> Tembilahan (Bidikonline_) - Lagi-lagi, Pemkab Inhil terlambat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjaw" />
Jum'at, 18 Januari 2019
Follow Us:
Selasa, 25 Desember 2018 - 04:06 WIB
Ibadah Natal Aman
Selasa, 25 Desember 2018 - 03:30 WIB
Kapolri dan Panglima TNI Kunjungi GRII
Senin, 24 Desember 2018 - 23:42 WIB
Kapolri: Ibadah Natal di Indonesia Aman
23:42 WIB - Bupati Siak H.Syamsuar, Terima Penghargaan Piala Adipura Dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla | 23:42 WIB - Syamsuar : Peran Penyuluh Agama Upaya Menjaga Keutuhan NKRI | 23:42 WIB - Ratusan Guru Gelar Aksi Gerakan Seribu Rupiah | 23:42 WIB - Rumah Pompa SPAM Ambruk | 23:42 WIB - Hari Pertama Kerja di 2019, Plt Bupati Kampar Pimpin Rapat Evaluasi | 23:42 WIB - Pelalawan Berikan Penghargaan kepada RAPP
/ Nasional / Ketua Dewan Pers: Jika Tak Ingin Kena UU ITE, Jangan Share Berita ke Medsos /
Rakernas III SMSI,
Ketua Dewan Pers: Jika Tak Ingin Kena UU ITE, Jangan Share Berita ke Medsos
Jumat, 27 Juli 2018 - 09:26:06 WIB
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo
TERKAIT:
Jakarta (Bidikonline) - Ketua Dewan Pers, Josep Adi Prasetyo mengingatkan media pers agar tetap bekerja dalam koridor Undang-undang No 40 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika keluar dari kedua hal itu, siap-siap dikenakan UU lainnya termasuk UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Demikian disampaikannya saat tampil sebagai pembicara pada Rakernas III Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, Kamis (26/7/2018). Sebelum ketua dewan pers, juga tampil sebagai pembicara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

''Jadi jangan share berita ke medsos seperti facebook jika tidak mampu menonaktifkan komentar. Karena jika ada komentar yang melanggar UU Pers, media tersebut tidak akan bisa menggunakan UU Pers, melainkan UU ITE,'' tegas Stanlye, panggilan akrab Josep Adi Prasetyo.

Dijelaskannya, Dewan Pers berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada berita. Karena itu, insan pers juga harus ikut andil ke arah tersebut agar pers bermartabat.

''Kita juga berupaya mengembalikan ototitas kebenaran faktual media arus utama, salah satunya dengan tidak menshare berita ke medsos,'' ulasnya.

Dikatakan, jika komentar pada medsos tidak dinonaktifkan, maka awak media harus melakukan ''razia'' komentar dan jika ketemu komentar yang melanggar perundang-undangan harus segera dihapus. Karena komentar mengenai berita yang dishare itu, baik di beranda maupun fanpage bukanlah produk jurnalistik.

Dengan berbagai upaya itu, tambahnya, Dewan Pers dan insan pers berharap bisa mngembalikan kepercayaan masyarakat kepada profesi jurnalis.

Pada kesempatan itu Stanley juga mengingatkan para wartawan untuk menjadi ''mahasiswa seumur hidup'' artinya wartawan itu selalu harus mengupgrade ilmu dan pengetahuan sesuai perkembangan zaman dan masyarakatnya termasuk dalam wilayah liputannya. (grc)




Berita Lainnya :
  • Bupati Siak H.Syamsuar, Terima Penghargaan Piala Adipura Dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
  • Syamsuar : Peran Penyuluh Agama Upaya Menjaga Keutuhan NKRI
  • Ratusan Guru Gelar Aksi Gerakan Seribu Rupiah
  • Rumah Pompa SPAM Ambruk
  • Hari Pertama Kerja di 2019, Plt Bupati Kampar Pimpin Rapat Evaluasi
  • Pelalawan Berikan Penghargaan kepada RAPP
  • Wabup Inhil Hadiri Pringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
  • Tinjau Infrastruktur, Bupati Inhil Dampingi Gubernur Riau Terpilih
  • Bupati HM.Wardan Hadiri Sertijab Kepala BPKP Prov Riau
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan