PEKANBARU (Bidikonline.com) - Diperkirakan sekitar Rp12 triliun lebih dana kompensasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat Riau tak pe...[read more] "> PEKANBARU (Bidikonline.com) - Diperkirakan sekitar Rp12 triliun lebih dana kompensasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat Riau tak pe" />
Selasa, 17 Juli 2018
Follow Us:
Kamis, 17 Agustus 2018 - 22:42 WIB
Pemkab Fokus Pada SDM dan Ekonomi Kerakyatan
Sabtu, 05 Agustus 2018 - 24:10 WIB
DPRD Inhil Harapkan Tertib dan Aman
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57 WIB
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
18:57 WIB - Riau Buka Formasi di Bidang Guru dan Tenaga Kesehatan | 18:57 WIB - Riau Buka Formasi di Bidang Guru dan Tenaga Kesehatan | 18:57 WIB - Wagubri Terpilih Hadiri Silaturahmi Masyarakat Banjar Riau | 18:57 WIB - Gubri Harus Libatkan Gubernur Terpilih Bahas RAPBD Riau 2019 | 18:57 WIB - Bupati Inhil Hadiri Penanaman Pohon di Ekowisata Pantai Solop | 18:57 WIB - Bupati Inhil Minta Diskominfo Aktif Himpun Informasi
/ Pekanbaru / Komisi IV DPRD Riau Akan Temui SKK Migas /
Pertanyakan Dana Kompensasi Migas,
Komisi IV DPRD Riau Akan Temui SKK Migas
Jumat, 13 Juli 2018 - 09:41:56 WIB
PEKANBARU (Bidikonline.com) - Diperkirakan sekitar Rp12 triliun lebih dana kompensasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat Riau tak pernah bisa didapat akibat kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Riau.

"Seharusnya ini bisa didapat oleh masyarakat Riau, untuk itu saya minta pihak ESDM mencari staf yang paham mengenai Migas," jelas Syamsurizal, Anggota Komisi IV DPRD Riau kepada Kadis ESDM Riau, Indra Agus Lukman, saat hering, Kamis (12/7/2018).

Menurut Syamsurizal memberi contoh DKI terkait pengelolahan sampah, dimana pembuangan sampahnya di TPA Bantar gebang Bekasi setiap tahunnya Rp140 miliar lebih warga Bekasi di sekitar TPA Bantar gebang mendapatkan kompensasi baik langsung maupun tak langsung.

Dijelaskan juga oleh Husni Thamrin selaku Ketua Komisi IV DPRD Riau, ada sebanyak Rp12 triliun lebih uang kompensasi yang bisa didapat untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Riau.

Ini bisa didapat dari kompensasi Pembagian Inspiratif sebesar 10 persen dari 12 perusahaan. "Untuk itu kami akan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan ke SKK Migas," kata Thamrin yang menggantikan posisi Hardianto menjadi Ketua Komisi IV DPRD Riau.

Selain itu, ada beberapa dana kompensasi yang belum pernah diterima, seperti pajak sebesar Rp700 miliar dan Rp1,9 triliun yang tertunda bayar oleh Chevron. "Inikan jelas sama saja belum dibayarkan, tertunda bayar," kata Thamrin lagi.

Thamrin sepulang dari SKK Migas akan membeberkan perusahaan minyak di Riau yang tidak atau belum mebayarkan kompensasinya.Pertanyakan Dana Kompensasi Migas
Komisi IV DPRD Riau Akan Temui SKK Migas


Berita Lainnya :
  • Riau Buka Formasi di Bidang Guru dan Tenaga Kesehatan
  • Riau Buka Formasi di Bidang Guru dan Tenaga Kesehatan
  • Wagubri Terpilih Hadiri Silaturahmi Masyarakat Banjar Riau
  • Gubri Harus Libatkan Gubernur Terpilih Bahas RAPBD Riau 2019
  • Bupati Inhil Hadiri Penanaman Pohon di Ekowisata Pantai Solop
  • Bupati Inhil Minta Diskominfo Aktif Himpun Informasi
  • Pemkab Kampar Bakal Miliki Gudang Beku Terintegritas
  • Meriahnya Pesta Rakyat Dukung Bersama di Pekanbaru
  • Bupati Mursini: Masyarakat Kuansing Sukseskan Pacu Jalur 2018
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan