PELALAWAN (Bidikonline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan kecewa dengan kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu...[read more] "> PELALAWAN (Bidikonline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan kecewa dengan kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu" />
Senin, 24 09 2018
Follow Us:
Minggu, 23 September 2018 - 13:40 WIB
SBY WO dari Kampanye Damai
Minggu, 23 September 2018 - 13:30 WIB
Bendera Partai di Disediakan KPU
Minggu, 23 September 2018 - 13:22 WIB
SBY Abaikan Komitmen Kampanye
13:22 WIB - 'Satu Jari' di Kampanye Damai | 13:22 WIB - Tak Serahkan Laporan Dana Kampanye | 13:22 WIB - SBY WO dari Kampanye Damai | 13:22 WIB - Bendera Partai di Disediakan KPU | 13:22 WIB - SBY Abaikan Komitmen Kampanye | 13:22 WIB - Yenny dan Dahlan Iskan Tolak Timses
/ Pelalawan / DPRD Pelalawan Ragukan Komitmen OPD Terkait /
Retribusi Tenaga Kerja Asing Masih Nol,
DPRD Pelalawan Ragukan Komitmen OPD Terkait
Rabu, 11 Juli 2018 - 13:01:34 WIB
PELALAWAN (Bidikonline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan kecewa dengan kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Pelalawan. Pasalnya, retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) hingga saat ini masih kosong alias nol. Padahal Peraturan Daerah (Perda) IMTA itu telah diberlakukan sejak Januari 2017 lalu.

"Perdanya sudah berjalan sejak Januari 2017, namun prosesnya masih nol. Apa yang dikerjakan, tentu jadi pertanyaan" ungkap Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) I Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2017, Syafrizal, SE, Rabu 11 Juli 2018.

Mestinya kata Politisi PDIP ini, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi ini harus dikerja semaksimal mungkin. "Disaat kondisi keuangan daerah kita yang sulit ini, ada potensi yang jelas tapi tak dimanfaatkan. Jelas mengecewakan," katanya.

Menurut Syafrizal, sejak diberlakukan Perda IMTA ini, belum ada Tenaga Kerja Asing (TKA), mengurus perpanjangan IMTA ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pelalawan.

Alasan tidak ada anggaran untuk tim Pemantau Orang Asing (POA) dan itu wewenang pengawasan Provinsi, kata Syafrizal adalah alasan klasik OPD tersebut.

"Intinya ada tidak niat kita untuk mengejar dan memamfaatkan peluang didepan mata kita ini. Disitu komitmen OPD," tambahnya.

Dewan sendiri katanya, siap turun langsung kelapangan. "Kita akan kawal ini, jika harus turun keperusahaan-perusahaan, kita siap," tandasnya.(humas)


Berita Lainnya :
  • 'Satu Jari' di Kampanye Damai
  • Tak Serahkan Laporan Dana Kampanye
  • SBY WO dari Kampanye Damai
  • Bendera Partai di Disediakan KPU
  • SBY Abaikan Komitmen Kampanye
  • Yenny dan Dahlan Iskan Tolak Timses
  • Jokowi Nomor 1 vs Prabowo Nomor 2
  • Alfedri Hadiri Gerakan Penanaman Mangrove
  • Bupat Siak Terima Penghargaan Dari Menkeu
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan