PEKANBARU (Bidikonline.com) - Surat edaran Pemerintah Kota Pekanbaru perihal permintaan data PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 2018, masih menjadi perdebatan berpotensi mengintervensi ASN atau PNS agar memilih salah satu paslon gubernur Riau, pada tanggal 27 Juni mendatang.

Menanggapi hal itu, Sekretaris daerah (Sekda) Kota Pekan Baru, M. Noer menjelaskan, adanya surat tersebut dan himbauan kepada ASN agar menyerahkan bukti mencoblos berupa foto di TPS dengan kelingking tercelup tinta pada paragraf ketiga pada surat, merupakan usaha pemko agar ASN benar - benar menggunakan hak pilihnya. Sesuai surat himbauan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen di Pekanbaru.

"Kita tidak menghimbau ASN untuk memilih paslon tertentu, tetapi mengarahkan mereka untuk menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam pemilu. Memang ada kesalahan ketik, seharusnya kita minta mereka memberi laporan tanggal 29, yang diketik malah tanggal 27 Juni, dan itu sudah kita klarifikasi," ujar Noer.

"Sebagai pegawai yang bekerja dan digaji oleh negara, masa mereka tidak mau berpartisipasi dalam memajukan negara, yang salah satunya ikut memberikan suaranya pada paslon terbaik, menurut penilaian mereka. Kita meminta masyarakat untuk mencoblos dan tidak golput, tentu kita juga harus mencoblos," jelasnya.

Noer menegaskan, bukti mencoblos di TPS tidak dimaksudkan untuk mengintervensi ASN agar memilih paslon tertentu. Melainkan, untuk mengetahui bahwa ASN tidak memanfaatkan hari libur pada tanggal itu untuk kepentingan pribadi.

"Kita minta mereka memberikan bukti sudah mencoblos, dengan foto saat sedang di TPS dan jarinya sudah tercelup tinta. Mencoblos itukan sebentar saja, menjangkau TPS juga tidak sulit karena sudah dikoordinasikan disetiap kecamatan pasti ada," ungkapnya.

Noer mengatakan, dengan demikian, bisa ditemukan jika ada ASN yang tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hari liburnya untuk kepentingan pribadi seperti liburan keluar kota atau negeri, dan ASN tersebut bisa diberi teguran.

"Kalau ada yang kedapatan tidak mencoblos, tentu kita berikan peringatan berupa teguran. Teguran itukan terbagi dalam 3 tahap, ada teguran pertama, kedua dan ketiga," tutupnya.(kominfo)