PEKANBARU (Bidikonline.com) - Proses pembangunan gedung baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau diprotes karena mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya. Bangunan lama yang dirobohkan menimbulkan getaran cukup kuat dan dikhawatirkan merusak gedung lain.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Dadang Eko Purwanto, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. "Saya mohon maaf karena kita harus berkorban," ujar Dadang, Jumat (20/4/2018).

Dadang mengatakan, saat konstruksi bangunan pasti ada yang dirugikan dan diuntungkan. Namun, pembangunan gedung 7 lantai Kejati Riau dilakukan demi kebaikan. "Kita mengarah ke hal yang baik," ucap Dadang.

Menurut Dadang, getaran paling terasa di gedung PWI Pekanbaru dan Kantor Berita Antara karena posisinya yang sangat dekat. Apalagi, beton lama gedung Kejati Riau harus dihancurkan dengan alat khusus hingga menimbulkan getaran.

Untuk menghancurkan batu yang keras, para pekerja terpaksa menggunakan hammer bor. "Batunya keras jadi perlu dihammer jadi ada getaran sedikit. Kalau nanti, pembangunan pondasi tidak ada getaran, kalau ada hanya sedikit. Kita mohon pengertian teman-teman (wartawan)," kata Dadang.

Meski begitu Dadang menyatakan dengan terbuka menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait alat lain yang digunakan. "Kalau ada masukan pada kami agar tidak bergetar kami terima,," pinta Dadang.

Saat ini, alat yang bisa digunakan untuk menghancurkan bangunan adalah hammer bor. "Itu satu-satunya alat digunakan. Kalau manual lama sekali," tutur Dadang.

Pembangunan gedung Kejati Riau dianggarkan dengan dana Rp89 miliar. Ditargetkan, tahun ini gedung tersebut selesai dibangun dan bisa digunakan kembali oleh pegawai Kajati Riau.

Dalam pengerjaannya, kata Dadang, dilakukan pengawasan sesuai standar yang ditentukan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga selalu stand by mengawasi pekerjaan siang malam.

"Kita masih on schedule. Sejauh ini, pekerjaan baru capai plus 1,04 persen. Mudah-mudahan selesai sesuai schedule kita. Gedung juga harus memperhatikan kearifan lokal," pungkas Dadang.(cc)