TELUK KUANTAN (Bidikonline.com) - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terbuka dan siap untuk dikritik karena pada hakekatnya pemerintah memang perlu kritikan. Hanya saja, selayaknya kritikan itu mestilah berdasarkan data dan fakta.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing DR H Dianto Mampanini SE MT kepada wartawan, Jumat (20/4/2018) di ruang kerjanya.

Dianto yang baru tiga hari menjabat Sekda Kuansing itu mempersilakan masyarakat termasuk pers untuk menyampaikan kritikan.

"Sampaikan saja (kritikan), pemerintah memang perlu kritikan," ujarnya seraya menyebutkan bahwa media massa dan media sosial adalah mitra.

Sementara terkait isu yang cukup hangat akhir-akhir ini di Kuansing yakni kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang didugakan kepada sejumlah personal pegawai di lingkup Pemkab Kuansing, Dianto menyebutkan bahwa dalam menyikapi kasus ini, pihaknya tidak akan tergesa-gesa.

Upaya penyelesaian kasus dugaan SPJ fiktif ini tetap akan mengacu pada proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pihaknya, kata Dianto, terlebih dulu tetap akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga terkait dengan kasus ini.

"Pemerintah menyikapi kritikan masyarakat. Karena itu, kami akan memanggil semua pihak yang terkait untuk meminta klarifikasi. Nanti baru ditentukan langkah yang akan diambil," kata Dianto.

Meskipun begitu, Dianto menegaskan apapun bentuk permasalahannya, pihaknya tetap akan menyelesaikan kasus ini melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembuktian semua dugaan ini harus melalui hasil audit BPK RI. Begitu juga langkah yang akan diambil setelah audit BPK, harus juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

"Kini audit belum selesai, masih dalam proses. Tunggu saja," ulas Dianto.(cc)