BANGKINANG (Bidikonline.com) - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) kembali mendatangi DPRD Kabupaten Kampar, Senin (16/4/2018).

Ratusan guru ini diterima oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dan sejumlah anggota dewan diantaranya Hj Hermiati, Zumrotun, Hendra Yani, Firman Wahyudi dan Muhammad Kasru Syam.

Koordinator FHK2 Rosmaniar dalam pertemuan itu mengungkapkan, honorer K2 diangkat menjadi PNS terakhir melalui tes pada tahun 2013. Sisanya bisa dikatakan statusnya tidak jelas, ada yang masuk dalam tenaga harian lepas maupun honor komite. Guru honorer komite ini ada yang digaji Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu sebulan.

Menurutnya, mereka harus sama-sama berjuang dengan kabupaten kota lain agar membentuk forum, namun kabupaten kota lain tak kunjung membentuk forum karena mereka sudah sejahtera karena diberi gaji yang layak.

"Sekarang tinggal Pemkab Kampar memperjuangkan nasib kami," tegas Rosmaniar.

Ia menambahkan, kondisi guru honor terutama honor komite sangat menyedihkan karena mereka hanya digaji Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu sebulan.

Para guru minta pemerintah segera merevisi Undang-undang ASN karena beberapa hal masih menunggu revisi UU ASN.

Rosmaniar dalam wawancara dengan wartawan minta Pemkab Kampar menyetarakan honor guru komite dengan guru honor tenaga harian lepas (THL).

"Pemkab Kampar mohon dikondisikan dalam artian kalau ada penambahan kuota, dalam artian kalau besok ada penambahan kuota kami tak digeser lagi," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri minta Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar memprioritaskan tenaga guru honorer ini. "Mereka bekerja, sementara kita makan darah mereka," ujar Ahmad Fikri.

"Termasuk sabar mereka ini, sudah dua puluh tahun mengajar. Belum diwisuda mereka dulu sudah bekerja," imbuhnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan SDM Zulfahmi berjanji tidak akan menyembunyikan informasi pengangkatan ASN.

Ia mengingatkan momen ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. "Kalau ada ditawari begitu mohon informasikan kepada kami. Jangan sampai terlanjur kena. Kalau ada yang menjanjikan harapan itu nonsen," katanya. "Kalau menginginkan informasi resmi hubungi kami di kepegawaian," ulas Zulfahmi.(cc)