TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-7 masa ...[read more] "> TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-7 masa " />
Selasa, 18 Desember 2018
Follow Us:
Minggu, 16 Desember 2018 - 07:05 WIB
Pernyataan Poligami Bukan Ajaran Islam Itu Kontroversial
Minggu, 16 Desember 2018 - 06:53 WIB
RDP Bersama KPU Sepakati Kotak Suara Kardus
Minggu, 16 Desember 2018 - 06:32 WIB
Jokowi: Tradisi Adat Melayu Megah
06:32 WIB - Logo MOI di Catut | 06:32 WIB - PDIP : Jika Tidak Aman Kami Dirugikan | 06:32 WIB - Presiden Jokowi Terima Gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara | 06:32 WIB - Pernyataan Poligami Bukan Ajaran Islam Itu Kontroversial | 06:32 WIB - RDP Bersama KPU Sepakati Kotak Suara Kardus | 06:32 WIB - Jokowi: Mari Jaga Ketenangan
/ Indragiri Hilir / Fraksi DPRD Inhil Tanggapi Pidato Bupati Terkait 6 Ranperda /
sub_judul
Fraksi DPRD Inhil Tanggapi Pidato Bupati Terkait 6 Ranperda
Senin, 16 April 2018 - 14:10:57 WIB
TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2018, Selasa (10/4/2018).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II, Maryanto itu mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati terkait enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Enam buah Ranperda yang diusulkan tersebut adalah Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Restribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Restribusi Izin Trayek. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan. Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pajak Daerah.

Pemandangan umum pertama disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Padly Sofyan, Fraksi Golkat, Okta Hasanatan, Fraksi PDI-P, Surya Lesmana, Fraksi PPP, M Amin.

Fraksi Partai Demokrat, Muslim, Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK), Sumardi dan Nasdem Plus pemandangan umum disampaikan oleh Gusti Desriyansah.

Seperti yang disampaikan Padly, bahwa fraksinya meminta Pemkab Inhil meninjau kembali usulan kenaikan tarif parkir.

"Terhadap adanya usulan rencana kenaikan tarif pakir ini , Fraksi PKB menilai perlu dilakukan kajian kembali terhadap rencana kenaikan ini," ujat Padly.

Sementara itu, Muslim mewkaili F-Demokratmempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang merencakan kenaikan tarif parkir dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk sepeda motor.

"Berkenaan dengan kenaikan tarif, apa dasar pertimbangannya karena di daerah-daerah lain mobil jenis Pick Up, Mini Box, Mini Bus, sedan dan sejenisnya masih Rp2.000 dan kendraan roda tiga serta sepeda motor Rp1.000," tanyanya.(galerifoto)