PELALAWAN (Bidikonline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) segera menyikapi meroketnya harga gas bersubsidi.

Meroketnya harga elpiji 3 kg kerap kali terjadi dan hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan. Kondisi ini sudah sangat meresahkan masyarakat.

"Kita minta Disperindagsar untuk melakukan kroscek ke lapangan yang menjadi keluhan masyarakat," tegas Baharudin, kepada GoRiau.com.

Ditegaskan Wakil Ketua Komisi II, jika ditemukan adanya indikasi pangkalan yang nakal agar segera ditindak tegas.

"Kalau memang ditemukan adanya dugaan penyelewengan, harus ditindak tegas. Beri sanksi tegas kepada mereka pangkalan yang terbukti nakal," tandasnya.

Politisi Golkar ini juga meminta kepada Disperindagsar Pelalawan untuk melakukan operasi pasar. Agar kebutuhan gas melon bagi masyarakat terpenuhi.

"Untuk menjawab persoalan ini, ya dengan melakukan operasi pasar. Apalagi jelang bulan puasa ini, rawan terjadinya permainan harga," pungkas Baharudin, Kamis (12/4/2018).

Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Pelalawan terjadi kenaikan harga elpiji bersubsidi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Di Kecamatan Kuala Kampar, elpiji 3 kg dipatok dengan harga Rp 31 ribu. Sedangkan di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam di tingkat pengecer dijual dengan harga Rp 38 ribu.

Sementara harga eceran tertinggi elpiji 3 Kg sesuai SK Bupati Pelalawan No: 125 Tahun 2016 sebesar Rp 18.000 per tabung.(grc)