TELUKKUANTAN (Bidikonline.com) - Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Pemprov Riau Jumat (24/3/18) melakukan kunjungan ke Pemkab Kuansing. Kedatangan mereka dalam rangka sosilisasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Karena pada tahun 2018 ini Kabupaten Kuansing dijadikan pilot project penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Riau.
Rombongan tim Asistensi Reformasi Birokrasi Provinsi Riau datang sebanyak tiga orang. Mereka terdiri dari Ketua Tim Sahrul, S.Pi, Jos Bendri, ST, M.Si dan Yulia Rahma, SE, sebagai anggota. Kedatangan mereka disambut oleh Bupati Kuansing Drs H Mursini, M.Si di ruang rapat Bupati Bupati Kuansing.
Turut serta hadir bersama bupati Wakil Bupati H Halim, Plt Sekda Muharlius, SE MM, Kepala BPKAD, Hendra AP, Sekretaris Bappedalitbang Ir.Zafnil, Asisten I Muhjelan SH, Inspektur Hernalis, S.Sos, Kabag Ortal Yunita Theresia SH MH, Kabag Humas dan Protokoler Drs Muradi,.M.Si dan Kabag Pembangunan Andriyama Putra S.Hut, M.Si.
Bupati Kuansing Mursini menyambut baik dengan kedatangan tim asistensi Reformasi Birokrasi Daerah ke Kabupaten Kuansing. Kedatangan mereka kata bupati melakukan pendampingan penilaian akuntansi kinerja instansi pemerintah bupaten Kuansing Tahun 2018.
"Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kita tahun 2017 lalu hanya dapat nilai CC. Dengan adanya asistensi dari tim reformasi birokrasi Pemrov Riau ini di harapkan nilai kita nanti bisa naik menjadi B. Atau kalau bisa langsung memperoleh nilai A," kata bupati berharap.
Guna mendukung kerja dari tim asistensi reformasi birokrasi ini, Pemkab Kuansing telah membentuk tim percepatan peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018. Tim ini terdiri dari tiga kelompok kerja.
Kelompok kerja I mempuyai tugas bidang perencanaan dan pengukuran kinerja sebagai koordinatornya Asisten II. Kelompok kerja II membidangi pelaporan kinerja dan capaian kinerja dikoordinatori oleh Asisten III Dan kelompok kerja tiga adalah bidang evaluasi kinerja yang dikoordinatori oleh Asisten I.
Sahrul dari tim asistensi reformasi birokrasi menjelaskan, Menpan-RB telah memberikan target kepada setiap pemerintah kabupaten dan kota agar pencapaian nilai akuntabilitas kinerja mencapai prosentase 75 persen.
"Karena itulah kami sebagai perpanjangan tangan Kemenpan-RB di daerah harus berjuang bagaimana agar pencapaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini bisa mencapai nilai B. Karena itu pula kami mohon dukungan dari pak bupati agar di dukung selama memberikan asistensi di Kabupaten Kuansing ini," ujar Sahrul mengharapkan.
Dia menerangkan, ada 10 OPD yang dijadikan sampel untuk peningkatan akuntabilitas kinerja ini. Yaitu, Bappedalitbang, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Yulia Rahma salah seorang anggota tim asistensi menambahkan target pertama yang ingin di kejar dan diperbaiki adalah perbaikan terhadap dokumen dan komitmen dari seluruh OPD untuk serius dan bersama sama dengan tim Asistensi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.(rtc)
