PELALAWAN (Bidikonline.com) - Dengan adanya rencana Pimpinan Tinggi Daerah (Bupati) Pelalawan bersama Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melaksanakan mutasi Pejabat Eselon dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam waktu dekat ini. Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, Supriyanto SP tanggapi hal itu dengan pesan dan saran.
Mutasi pejabat di setiap daerah Kabupaten dan kota merupakan prerogatif serorang Kepala Daerah (Pimpinan). Namun yang paling penting dalam mutasi dan atau promosi jabatan harus berdasarkan prestasi kerja ASN dan bukan faktor lain seperti kedekatan, kerabat, family, request dan lain sebagainya.
Demikian pesan dan saran Wakil Ketua I DPRD Pelalawan ini disampaikan Supriyanto Sp kepada Wartawan melalui kontak person WhatssApp peribadinya, Rabu (21/3/2018).
Politisi PDIP ini meminta pada mutasi dan promosi jabatan yang rencananya akan dilaksanakan oleh Baperjakat dalam waktu dekat ini, diharapkannya agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penilaian kemampuan pejabat yang ditempatkan.
"Benar, mutasi atau promosi jabatan harus berdasarkan prestasi kerja bukan faktor lain seperti kedekatan, kerabat, family, request dan lain sebagainya," ucapnya.
Ketua DPC PDIP Pelalawan ini menganggap Pejabat yang akan ditempatkan nantinya di masing-masing OPD memiliki peran besar dalam mewujudkan berbagai program Pemerintah untuk realisasi pembangunan daerah.
"Iya-lah, Mutasi bukan sekedar penyegaran, memilih dan menempatkan pejabat itu harus orang yang siap membantu Bupati dalam merealisasikan keberlangsungan program pembangunan di daerah," kata Politisi PDIP ini.
Sambung Supriyanto Sp, Seluruh Pejabat Eselon yang akan ditempatkan maupun yang belum mendapat promosi jabatan misalnya, dituntut menjalankan program secara profesional. Enerjik, kreatif dan berinovasi karena Pegawai merupakan penggerak realisasi program - program kerja Pemerintah di daerah ini.
Mengenai laporan tentang kinerja Pejabat yang dinilai buruk di sejumlah OPD dan ditambah dangan berbagai masukan dari pemberitaan di Media Elektronik dan Media Cetak. Itu merupakan salah satu penilaian untuk dasar Bupati Harris bersama Baperjakat untuk hal itu.
"Mungkin mutasi ini suatu solusi dalam mengevaluasi kinerja para Pejabat Eselon di masing-masing OPD. Jika Pejabat yang dinilai tidak bisa kerja tidak perlu dipertahankan. Pemerintah itu membutuhkan orang - orang yang berkompeten dalam berbagai hal yang tentunya juga punya basic dan beground terhadap bidangnya," ujar Supriyanto.
Lanjut Supriyanto Sp, kalau pejabat yang dipromosikan atas dasar faktor kedekatan, kerabat, Family dan sebagainya, tentunya hal itu akan mempengaruhi pencapaian visi misi Bupati Harris.
"Iya-lah (red), sementara tidak mampu dan dipertahankan, tentu dampaknya menjadi fatal. Bahkan menjalankan roda pemerintahan harus terus berjalan, pelayanan terbaik juga harus diberikan, target program dan kerja juga harus tercapai, tapi kalau orang didalam-nya tidak bisa bekerja buat apa dipertahankan," tutupnya.
Sementara itu, Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Daerah Kabupaten Pelalawan, Tengku Mukhlis (Sekda) saat dikonfirmasi Wartawan melalui WhatsApp peribadinya, Rabu (21/3/2018). Dia membenarkan rencana mutasi itu ada. Namun menurutnya, tidak bisa memastikan kapan.
"Benar, saat ini sedang tahapan proses evaluasi oleh pimpinan. Mengenai hari dan tanggal-nya, belum bisa Tengku Mukhlis (Sekda) pastikan, tergantung selesainya proses evaluasi," jelasnya dia.
Ditanyak jumlah Pejabat yang akan di mutasi dan pejabat yang mendapat promosi jabatan dalam mutasi itu. Sekda menjawab belum tahu pasti karena masih dalam tahap proses evaluasi.(urc)
