JAKARTA (Bidikonline.com) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengimbau agar pengelolaan dana fungsi pendid...[read more] "> JAKARTA (Bidikonline.com) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengimbau agar pengelolaan dana fungsi pendid" />
Sabtu, 21 April 2018
Follow Us:
Kamis, 17 Agustus 2018 - 22:42 WIB
Pemkab Fokus Pada SDM dan Ekonomi Kerakyatan
Sabtu, 05 Agustus 2018 - 24:10 WIB
DPRD Inhil Harapkan Tertib dan Aman
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57 WIB
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
18:57 WIB - Ketua PDIP Kuansing Bantu Korban Banjir di Gunung Toar | 18:57 WIB - Menteri Agraria Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Mesjid Islamic Centre Siak | 18:57 WIB - Pj Bupati Inhil Buka Perjusami Kwaran Kemuning Inhil | 18:57 WIB - Penjelasan Bupati Bengkalis Rasionalisasi APBD Rp1,35 T | 18:57 WIB - Dispar Riau Gelar Pameran Pariwisata | 18:57 WIB - Pemprov Riau Tinggal Menunggu Nomor Register RTRW
/ Nasional / KPK: Penggunaan Dana Pendidikan Dikawal /
KPK: Penggunaan Dana Pendidikan Dikawal
Selasa, 20 Maret 2018 - 12:59:33 WIB
JAKARTA (Bidikonline.com) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengimbau agar pengelolaan dana fungsi pendidikan harus terus dikawal. Apalagi dana yang digelontorkan pemerintah untuk pendidikan tidaklah sedikit yaitu 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) atau sekitar Rp 400 triliun.

"Ini harus kita kawal supaya dana dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pendidik dari tingkat kementerian sampai tingkat daerah, dan dimanfaatkan dengan baik untuk pendidikan anak-anak kita, dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas dan ini menjadi perhatian dari KPK," kata Basaria di Jakarta, Selasa (20/3).

Selain itu dia pun menekankan, dunia pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi. Karena dengan pendidikan bisa memunculkan manusia-manusia yang diharapkan nantinya membawa Indonesia ke depan.

"Itu sebabnya kita sebenarnya yang paling utama, bagaimana seluruh tempat pendidikan baik dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi harusnya tidak ada korupsi semuanya," jelas Basaria.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bertekad terus melakukan upaya dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan, khususnya di lingkungan Kemendikbud. Sebab, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari Komitmen Kemendikbud untuk ikut memberantas praktik-praktik korupsi, termasuk praktik-praktik gratifikasi khususnya di lingkungan Kemendikbud.

"Itu (pemberantasan korupsi) sudah menjadi bagian dari komitmen kami. Jadi ya, upaya pemberantasan praktik korupsi, gratifikasi akan terus dilakukan," kata Muhadjir.(rci)


Berita Lainnya :
  • Ketua PDIP Kuansing Bantu Korban Banjir di Gunung Toar
  • Menteri Agraria Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Mesjid Islamic Centre Siak
  • Pj Bupati Inhil Buka Perjusami Kwaran Kemuning Inhil
  • Penjelasan Bupati Bengkalis Rasionalisasi APBD Rp1,35 T
  • Dispar Riau Gelar Pameran Pariwisata
  • Pemprov Riau Tinggal Menunggu Nomor Register RTRW
  • Harimau Bonita Berhasil Ditembak Bius di Inhil
  • Pemko Pekanbaru: Maksimalkan Pencapaian PAD 2018
  • Walikota Tanam 1.000 Mangrove di Sungai Dumai
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan