JAKARTA (Bidikonline.com) - Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang berlaku tanpa persetujuan Presiden membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto angkat bicara.

Menurutnya, hal itu karena kurangnya koordinasi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Karena Menkumham itu datang ke DPR dalam rangka mewakili pemerintah dalam hal ini Presiden. Sehingga koordinasi sebelumnya harus betul-betul tuntas apa yg harus dilaksanakan di dalam rapat paripurna," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Dia memandang, banyaknya penolakan dari masyarakat atas pemberlakuan UU MD3 saat ini tidak lepas dari kurangnya koordinasi Yasonna dengan Presiden. Kata dia, seharusnya, jika Presiden Jokowi sudah berkata tidak, hal itu semestinya disampaikan oleh Yasonna dalam rapat paripurna.

Atas pengalaman itu, dia berharap ke depan, koordinasi antara Presiden Jokowi dengan pembantu-pembantunya bisa lebih solid.

"Perlu dirajut koordinasi yang lebih solid lagi, sehingga apa yang diinginkan Presiden itu sudah sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan oleh Menkumham," tutup politikus Partai Demokrat tersebut.

Adapun UU MD3 mulai berlaku pada hari ini, Kamis (15/3/2018), tanpa persetujuan Presiden Jokowi. Undang-undang itu menjadi sorotan lantaran memuat beberapa pasal kontroversial, di antaranya Pasal 73, Pasal 122 huruf K, serta Pasal 245.(rpc)