JAKARTA (Bidikonline.com) - Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang berlaku tanpa persetujuan Presiden membuat Wakil Ketua Dewan Pe...[read more] "> JAKARTA (Bidikonline.com) - Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang berlaku tanpa persetujuan Presiden membuat Wakil Ketua Dewan Pe" />
Sabtu, 21 April 2018
Follow Us:
Kamis, 17 Agustus 2018 - 22:42 WIB
Pemkab Fokus Pada SDM dan Ekonomi Kerakyatan
Sabtu, 05 Agustus 2018 - 24:10 WIB
DPRD Inhil Harapkan Tertib dan Aman
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57 WIB
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
18:57 WIB - Ketua PDIP Kuansing Bantu Korban Banjir di Gunung Toar | 18:57 WIB - Menteri Agraria Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Mesjid Islamic Centre Siak | 18:57 WIB - Pj Bupati Inhil Buka Perjusami Kwaran Kemuning Inhil | 18:57 WIB - Penjelasan Bupati Bengkalis Rasionalisasi APBD Rp1,35 T | 18:57 WIB - Dispar Riau Gelar Pameran Pariwisata | 18:57 WIB - Pemprov Riau Tinggal Menunggu Nomor Register RTRW
/ Hukum / UU MD3 Panen Penolakan /
Kordinasi Jokowi dan Yasonna Kurang,
UU MD3 Panen Penolakan
Jumat, 16 Maret 2018 - 13:54:18 WIB

TERKAIT:
JAKARTA (Bidikonline.com) - Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang berlaku tanpa persetujuan Presiden membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto angkat bicara.

Menurutnya, hal itu karena kurangnya koordinasi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Karena Menkumham itu datang ke DPR dalam rangka mewakili pemerintah dalam hal ini Presiden. Sehingga koordinasi sebelumnya harus betul-betul tuntas apa yg harus dilaksanakan di dalam rapat paripurna," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Dia memandang, banyaknya penolakan dari masyarakat atas pemberlakuan UU MD3 saat ini tidak lepas dari kurangnya koordinasi Yasonna dengan Presiden. Kata dia, seharusnya, jika Presiden Jokowi sudah berkata tidak, hal itu semestinya disampaikan oleh Yasonna dalam rapat paripurna.

Atas pengalaman itu, dia berharap ke depan, koordinasi antara Presiden Jokowi dengan pembantu-pembantunya bisa lebih solid.

"Perlu dirajut koordinasi yang lebih solid lagi, sehingga apa yang diinginkan Presiden itu sudah sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan oleh Menkumham," tutup politikus Partai Demokrat tersebut.

Adapun UU MD3 mulai berlaku pada hari ini, Kamis (15/3/2018), tanpa persetujuan Presiden Jokowi. Undang-undang itu menjadi sorotan lantaran memuat beberapa pasal kontroversial, di antaranya Pasal 73, Pasal 122 huruf K, serta Pasal 245.(rpc)


Berita Lainnya :
  • Ketua PDIP Kuansing Bantu Korban Banjir di Gunung Toar
  • Menteri Agraria Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Mesjid Islamic Centre Siak
  • Pj Bupati Inhil Buka Perjusami Kwaran Kemuning Inhil
  • Penjelasan Bupati Bengkalis Rasionalisasi APBD Rp1,35 T
  • Dispar Riau Gelar Pameran Pariwisata
  • Pemprov Riau Tinggal Menunggu Nomor Register RTRW
  • Harimau Bonita Berhasil Ditembak Bius di Inhil
  • Pemko Pekanbaru: Maksimalkan Pencapaian PAD 2018
  • Walikota Tanam 1.000 Mangrove di Sungai Dumai
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan