JAKARTA (Bidikonline.com) - Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang berlaku tanpa persetujuan Presiden membuat Wakil Ketua Dewan Pe...[read more] "> JAKARTA (Bidikonline.com) - Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang berlaku tanpa persetujuan Presiden membuat Wakil Ketua Dewan Pe" />
Selasa, 23 April 2019
Follow Us:
Senin, 22 April 2019 - 17:38 WIB
Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP
Senin, 22 April 2019 - 17:36 WIB
DPP Rutin Uji Tera SPBU
Senin, 22 April 2019 - 17:33 WIB
Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan
17:33 WIB - Sambut Ramadan, Pemko Bagikan 1.000 Kain Sarung | 17:33 WIB - KTP el Belum Cetak, Warga Diimbau Datang ke Disdukcapil | 17:33 WIB - Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP | 17:33 WIB - DPP Rutin Uji Tera SPBU | 17:33 WIB - Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan | 17:33 WIB - 30.616 Siswa SMP di Pekanbaru Ikut UN
/ Hukum / UU MD3 Panen Penolakan /
Kordinasi Jokowi dan Yasonna Kurang,
UU MD3 Panen Penolakan
Jumat, 16 Maret 2018 - 13:54:18 WIB

TERKAIT:
JAKARTA (Bidikonline.com) - Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang berlaku tanpa persetujuan Presiden membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto angkat bicara.

Menurutnya, hal itu karena kurangnya koordinasi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Karena Menkumham itu datang ke DPR dalam rangka mewakili pemerintah dalam hal ini Presiden. Sehingga koordinasi sebelumnya harus betul-betul tuntas apa yg harus dilaksanakan di dalam rapat paripurna," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Dia memandang, banyaknya penolakan dari masyarakat atas pemberlakuan UU MD3 saat ini tidak lepas dari kurangnya koordinasi Yasonna dengan Presiden. Kata dia, seharusnya, jika Presiden Jokowi sudah berkata tidak, hal itu semestinya disampaikan oleh Yasonna dalam rapat paripurna.

Atas pengalaman itu, dia berharap ke depan, koordinasi antara Presiden Jokowi dengan pembantu-pembantunya bisa lebih solid.

"Perlu dirajut koordinasi yang lebih solid lagi, sehingga apa yang diinginkan Presiden itu sudah sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan oleh Menkumham," tutup politikus Partai Demokrat tersebut.

Adapun UU MD3 mulai berlaku pada hari ini, Kamis (15/3/2018), tanpa persetujuan Presiden Jokowi. Undang-undang itu menjadi sorotan lantaran memuat beberapa pasal kontroversial, di antaranya Pasal 73, Pasal 122 huruf K, serta Pasal 245.(rpc)


Berita Lainnya :
  • Sambut Ramadan, Pemko Bagikan 1.000 Kain Sarung
  • KTP el Belum Cetak, Warga Diimbau Datang ke Disdukcapil
  • Wako Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di Dua SMP
  • DPP Rutin Uji Tera SPBU
  • Harga Sejumlah Bahan Pokok Mengalami Kenaikan
  • 30.616 Siswa SMP di Pekanbaru Ikut UN
  • DPP Pekanbaru Minta Bantuan Satpol PP
  • Camat Tenayan Raya Resmikan Destinasi Wisata Edukasi
  • Wali Kota Hadiri Pelantikan SAPMA PP Kota Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan