BANGKINANG (Bidikonline.com) - Salah satu pertimbangan bagi desa dan kecamatan  untuk mengusulkan pembangunan dibidang infrastruktur adalah keberadaan infrastruktur itu dapat menunjang atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kampar Afdal,  selaku Koordinator Forum Gabungan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada rapat forum perangkat daerah lanjutan hari ketiga di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Jumat (9/3/18).

"Utamakan usulan infrastruktur  itu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apapun kegiatan-kegiatan ekonomi di desa dan di seluruh kecamatan selalu berhubungan dengan infrastruktur," ujar Afdal dihadapan forum.

Rapat forum perangkat daerah  bidang infrastruktur dan kewilayahan hari ketiga ini diikuti oleh Camat dan staf, OPD yang terkait dengan bidang infrastruktur. Ada lima OPD yang terkait  dengan  bidang infrastruktur dan kewilayahan ini yakni  Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo Persandian dan Dinas Lingkungan Hidup.

Rapat  tersebut dipimpin oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar Safri, S.Sos dan dihadiri Kasubbid  Perencanaan Bappeda Kabupaten Kampar Yusdiyen Hadinata, S.Si, M.Si, Pejabat  OPD  yang terkait  bidang infrastruktur  dan kewilayahan.

Disampaikan  Afdal bahwa pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Kampar saat ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Kalau pertumbuhan ekonomi secara nasional diatas 5 %, sementara   partumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar masih diatas 3 % atau dibawah 4 %.

Pertumbuhan  ekonomi  merupakan salah  satu permasalahan daerah saat ini. Maka   untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan peningkatan infrastruktur.

"Kalau bisa seluruh usulan pokir, usulan kecamatan dan renja  OPD yang  terkait  infrastruktur muaranya adalah  peningkatan ekonomi," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Infrastruktur  dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar Safri menyampaikan  bahwa rapat forum perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan hari ketiga ini adalah untuk menyelaraskan usulan prioritas kecamatan yang terkait lintas OPD dan lintas kewenangan.

"Usulan yang dinilai layak atau tidak harus diikuti dengan alasannya," ujar Safri.

Kemudian Kasubbid Perencanaan Bappeda Kabupaten Kampar Yusdiyen Hadinata  pada kesempatan itu menyampaikan secara  teknis  tata cara verifikasi usulan musrenbang saat di forum perangkat daerah.

"Proses verifikasi di forum Perangkat Daerah sama dengan saat musrenbang kecamatan, kalau  di forum OPD ini yang memperifikasi usulan kecamatan adalah OPD," ujar Yusdiyen.(drc)