JAKARTA (Bidikonline.com) - Upaya peninjauan kembali (PK) setelah mendekam di jeruji besi selama sembilan bulan dilakukan oleh mantan Guber...[read more] "> JAKARTA (Bidikonline.com) - Upaya peninjauan kembali (PK) setelah mendekam di jeruji besi selama sembilan bulan dilakukan oleh mantan Guber" />
Minggu, 24 Juni 2018
Follow Us:
Kamis, 17 Agustus 2018 - 22:42 WIB
Pemkab Fokus Pada SDM dan Ekonomi Kerakyatan
Sabtu, 05 Agustus 2018 - 24:10 WIB
DPRD Inhil Harapkan Tertib dan Aman
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57 WIB
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
18:57 WIB - Andi-Suyatno Sudah Tampung Aspirasi Masyarakat | 18:57 WIB - Firdaus Akan Kedepankan RTRW | 18:57 WIB - Sekda Inhil: Kehadiran Pjs Bupati Mewarnai Pembangunan | 18:57 WIB - Ucapan Syamsuar Bikin Nusuk Semua Pihak Terkait | 18:57 WIB - Bupati Harris : Hasil Sidak di Laporkan Ke BKN | 18:57 WIB - Bupati Bengkalis Bentuk Tim Desk Pilkada
/ Hukum / PK Ahok Sesuai Ketentuan Hukum? Ini Kata MA... /
PK Ahok Sesuai Ketentuan Hukum? Ini Kata MA...
Rabu, 28 Februari 2018 - 14:50:06 WIB
JAKARTA (Bidikonline.com) - Upaya peninjauan kembali (PK) setelah mendekam di jeruji besi selama sembilan bulan dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Adapun Ahok mengajukan PK itu karena ditemukan adanya kejanggalan dalam putusan persidangan pada perkara penistaan agama yang menjeratnya.

Menurut Ketua Humas Mahkamah Agung, Abdullah, upaya PK yang dilayangkan oleh Ahok sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasalnya, sudah menjalani proses hukum dari perkara yang menjeratnya.

"Pengajuan PK dasarnya harus sudah menerima putusan dan sudah menjalani putusan," ujarnya saat dihubungi Wartawan, Selasa (27/2/2018).

Abdullah menerangkan, mantan Bupati Belitung Timur itu melayangkan PK karena menemukan alat bukti yang menduga telah merubah hasil putusan sidang penistaan agama pada 9 Mei 2017 lalu.

"Jadi, alat bukti yang sangat penting dan menentukan," tuturnya.

Sidang PK Ahok sendiri sudah berlangsung pada Senin (26/2/2018) kemarin. Setelah majelis hakim memberi berita acara pendapat, nantinya akan langsung dikirim ke MA.

"Setelah selesai maka akan dipanggil untuk menandatangi berita acara, setelah itu akan dipanggil lagi untuk melakukan inzage (memeriksa bukti-bukti) terhadap proses perkara yang akan dikirim ke MA," terangnya.

Kendati adanya desakan dari masyarakat terkait upaya PK Ahok, dia memastikan pengadilan tidak dapat terpengaruh dari desakan pihak manapun.

"Pengadilan akan tetap menyidangkan sebagaimana mestinya," tuntasnya.(rpc)


Berita Lainnya :
  • Andi-Suyatno Sudah Tampung Aspirasi Masyarakat
  • Firdaus Akan Kedepankan RTRW
  • Sekda Inhil: Kehadiran Pjs Bupati Mewarnai Pembangunan
  • Ucapan Syamsuar Bikin Nusuk Semua Pihak Terkait
  • Bupati Harris : Hasil Sidak di Laporkan Ke BKN
  • Bupati Bengkalis Bentuk Tim Desk Pilkada
  • Aksi Demo Hari Pertama Kerja Pemkab Rohul
  • Bengkalis Wakili Riau Program IVA Tes Kanker Serviks
  • DPRD Pelalawan Gelar Rapat Paripurna
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan