JAKARTA (Bidikonline.com) - Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada terpidana Basuki Tjahaja Purnama dinilai Jaksa Penuntut Umum (JP...[read more] "> JAKARTA (Bidikonline.com) - Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada terpidana Basuki Tjahaja Purnama dinilai Jaksa Penuntut Umum (JP" />
Minggu, 24 Juni 2018
Follow Us:
Kamis, 17 Agustus 2018 - 22:42 WIB
Pemkab Fokus Pada SDM dan Ekonomi Kerakyatan
Sabtu, 05 Agustus 2018 - 24:10 WIB
DPRD Inhil Harapkan Tertib dan Aman
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57 WIB
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
18:57 WIB - Andi-Suyatno Sudah Tampung Aspirasi Masyarakat | 18:57 WIB - Firdaus Akan Kedepankan RTRW | 18:57 WIB - Sekda Inhil: Kehadiran Pjs Bupati Mewarnai Pembangunan | 18:57 WIB - Ucapan Syamsuar Bikin Nusuk Semua Pihak Terkait | 18:57 WIB - Bupati Harris : Hasil Sidak di Laporkan Ke BKN | 18:57 WIB - Bupati Bengkalis Bentuk Tim Desk Pilkada
/ Hukum / Kasus Ahok dan Buni Yani beda, Ini Penjelasan JPU... /
TERKAIT PENISTAAN AGAMA
Kasus Ahok dan Buni Yani beda, Ini Penjelasan JPU...
Selasa, 27 Februari 2018 - 14:46:42 WIB
JAKARTA (Bidikonline.com) - Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada terpidana Basuki Tjahaja Purnama dinilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama, Sapto Subroto tidak memiliki kesalahan ataupun kekhilafan.

"Bagi kami kekhilafan dari majelis hakim yang memutus perkara Ahok itu sudah benar," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Pada sidang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perdana ini, menurutnya, pihaknya hanya memfasilitasi untuk memori dan tanggapan oleh memori PK tersebut. Tidak ada larangan terpidana Ahok sapaan akrab Basuki mengajukan PK.

"Memang ketentuan, hanya dia mengajukan memori PK, kami tanggapi kami serahkan. Selanjutnya nanti oleh majelis hakim yang ada di sini diteruskan ke Makamah Agung. Yang menentukan Mahkamah Agung," tuturnya.

Di sisi lain, JPU Ardito Murwadi menytakan, poin dasar pengajuan PK Ahok, tak dapat didasari dengan kasus Buni Yani. Sebab, kasus Ahok dan Buni Yani mempunyai subtansi yang berbeda.

"Buni Yani dipersalahkan karena UU elektronik, itu adalah menyangkut unsur delik. Ahok dipersalahkan karena penodaan agama. Pembuktian di Buni Yani sama sekali tidak menggangu pembuktian di tempat Ahok, begitu pun sebaliknya," jelasnya.(rpc)


Berita Lainnya :
  • Andi-Suyatno Sudah Tampung Aspirasi Masyarakat
  • Firdaus Akan Kedepankan RTRW
  • Sekda Inhil: Kehadiran Pjs Bupati Mewarnai Pembangunan
  • Ucapan Syamsuar Bikin Nusuk Semua Pihak Terkait
  • Bupati Harris : Hasil Sidak di Laporkan Ke BKN
  • Bupati Bengkalis Bentuk Tim Desk Pilkada
  • Aksi Demo Hari Pertama Kerja Pemkab Rohul
  • Bengkalis Wakili Riau Program IVA Tes Kanker Serviks
  • DPRD Pelalawan Gelar Rapat Paripurna
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan