JAKARTA (Bidikonline.com) - Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada terpidana Basuki Tjahaja Purnama dinilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama, Sapto Subroto tidak memiliki kesalahan ataupun kekhilafan.

"Bagi kami kekhilafan dari majelis hakim yang memutus perkara Ahok itu sudah benar," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Pada sidang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perdana ini, menurutnya, pihaknya hanya memfasilitasi untuk memori dan tanggapan oleh memori PK tersebut. Tidak ada larangan terpidana Ahok sapaan akrab Basuki mengajukan PK.

"Memang ketentuan, hanya dia mengajukan memori PK, kami tanggapi kami serahkan. Selanjutnya nanti oleh majelis hakim yang ada di sini diteruskan ke Makamah Agung. Yang menentukan Mahkamah Agung," tuturnya.

Di sisi lain, JPU Ardito Murwadi menytakan, poin dasar pengajuan PK Ahok, tak dapat didasari dengan kasus Buni Yani. Sebab, kasus Ahok dan Buni Yani mempunyai subtansi yang berbeda.

"Buni Yani dipersalahkan karena UU elektronik, itu adalah menyangkut unsur delik. Ahok dipersalahkan karena penodaan agama. Pembuktian di Buni Yani sama sekali tidak menggangu pembuktian di tempat Ahok, begitu pun sebaliknya," jelasnya.(rpc)