SELATPANJANG (Bidikonline.com) - Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi kembali menyoroti persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi R...[read more] "> SELATPANJANG (Bidikonline.com) - Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi kembali menyoroti persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi R" />
Selasa, 11 Desember 2018
Follow Us:
Selasa, 11 Desember 2018 - 14:45 WIB
Ahok Segera Bebas
Selasa, 11 Desember 2018 - 14:40 WIB
Ma'ruf Amin Tak Boleh Jalan
Selasa, 11 Desember 2018 - 14:34 WIB
Pernikahan Putri Orang Terkaya Asia Digelar Besok
14:34 WIB - La Nyalla Mattalitti Ungkap Kebohongan Prabowo | 14:34 WIB - Sandiaga 'Diminta' Pulang | 14:34 WIB - Ahok Segera Bebas | 14:34 WIB - Ma'ruf Amin Tak Boleh Jalan | 14:34 WIB - Pernikahan Putri Orang Terkaya Asia Digelar Besok | 14:34 WIB - Draf Disertasi Dilempar Penguji
/ Meranti / Elviriadi: RTRW Riau Sebaiknya Diskorsing /
Infrastruktur Pakai Izin Parsial
Elviriadi: RTRW Riau Sebaiknya Diskorsing
Senin, 26 Februari 2018 - 12:57:51 WIB
SELATPANJANG (Bidikonline.com) - Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi kembali menyoroti persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Katanya, RTRW yang sedang berproses di pemerintah pusat (Pempus) itu sebaiknya diskorsing dan perlu dipelajari lebih seksama.

Kata Elviriadi, ia sudah membaca Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk divalidasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Diskripsi permasalahan sudah cukup baik, hanya saja pokok persoalan yang dikehendaki KLHK tidak tercungkil dalam uraian KLHS Pemprov Riau.

"Ibarat orang sakit gigi, obat tahan sakit telah diminum, tapi ulat gigi belum tercungkil keluar," kata Elviriadi saat berbincang-bincang dengan Wartawan, Minggu (25/2/2018).

Dikatakan Elviriadi lagi, adapun "ulat gigi" yang harus tercungkil oleh tim KLHS ada 2.

Pertama, tentang luas gambut di Provinsi Riau yang hilang atau berkurang drastis akibat Ranperda RTRW, dan kedua adanya penggunaan hutan negara tanpa izin yang dilegalkan oleh Ranperda RTRW Riau.

"Kedua fakta kontroversial itulah yang sepatutnya jadi atensi dan aksentuasi tim KLHS Pemprov. Sebab berdampak penting dalam keserasian struktur ruang antar kabupaten/ kota," kata pengurus Majelis Nasional KAHMI itu.

"Oleh karena punya dampak Penting sesuai UU 32/2009 dan struktur ruang sudah crowded, saya kira RTRW Riau sebaiknya di skorsing (tunda) saja," tambah Elviriadi.

Ditanya soal izin pembangunan infrastruktur yang mangkrak, Elv mengatakan ajukan izin parsial. Menurutnya, itu tinggal dikoordinasikan saja dengan KLHK, Mendagri, Badan Penanaman Modal dan instansi terkait.

Anak Watan Kepulauan Meranti itu mengira Plt Gubri Wan Thamrin tipikal birokrat progresif. Tinggal inisiatif nya saja untuk menyurati dan membuat konsensus. Kan kebijakan publik harus dipikirkan dengan matang dan mempertimbangkan nasib anak cucu di masa mendatang.

"Pendekatannya Ijtihad demi kemaslahatan masyarakat Riau. Niat harus jernih, tidak mengandalkan survive birokrasi dan legislatif semata. Apalagi ada udang di balik Pilgubri," kata pria gempal itu di akhir bincang-bincang dengan Wartawan.(grc)


Berita Lainnya :
  • La Nyalla Mattalitti Ungkap Kebohongan Prabowo
  • Sandiaga 'Diminta' Pulang
  • Ahok Segera Bebas
  • Ma'ruf Amin Tak Boleh Jalan
  • Pernikahan Putri Orang Terkaya Asia Digelar Besok
  • Draf Disertasi Dilempar Penguji
  • Hotel Furaya Pekanbaru Kecewakan Konsumen
  • Pembangunan Pelabuhan Internasional Dirohil Dilanjutkan
  • Dua Program Membantu Nelayan Rohil
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan